Tampilkan postingan dengan label Info Papua. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Info Papua. Tampilkan semua postingan

1 Jun 2017

Pasca pelantikan pengurus baru, KNPB Merauke, 77 Aktivis ditangkap TNI,POLRI

by on 00.34
Suasana sekretariat KNPB Merauke/Almaso saat didatangi aparat kepolisian Resort Merauke yang melakukan penangkapan terhadap 77 orang anggota KNPB - IST

SuaraDukaNes,Jayapura - Sebanyak 77 orang anggota dan pengurus Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Merauke serta dua orang pengurus Badan Pengurus Nasional KNPB ditangkap aparat kepolisian Resort Merauke dengan menggunakan satu truk dalmas dan empat mobil patroli, Rabu (31/5/2017) sekitar pukul 11 siang waktu setempat, di halaman sekretariatan KNPB Merauke di Jalan Domba 4. Rimba Jaya, Merauke.

“Penangkapan terjadi pukul 11 siang di Merauke di tempat kegiatan di halaman sekretariat. Semua massa diangkat ke dalam satu mobil dalmas besar, empat mobil patroli, termasuk badan pengurus dan massa yang ikut kegiatan itu ada 77 orang. Bahkan satu balita berusia 3 tahun ikut dibawa," demikian menurut Mecky Yeimo, Badan Pengurus Pusat KNPB melalui sambungan telpon kepada Jubi, Rabu (31/5/2017).
Mecky yang saat menghubungi berada di Kantor Polres Merauke mengatakan terdapat lima anggotanya yang sedang diinterogasi polisi di ruang Reserse Polres. Mereka adalah Charles Sraun sebagai ketua terpilih, Emanuel Metemko, Novaris Wopai, Ibu Pankresia Yem dan Marius Yandum.
Novaris Wopai, sekretaris umum KNPB wilayah Merauke atau wilayah Almaso dalam keterangannya pasca interogasi kepada Jubi mengatakan, polisi mengajukan pertanyaan seputar kegiatan yang mereka lakukan pagi itu. 
"Mereka tanya nama lengkap, jabatan, kegiatan mulai jam berapa, lalu isi kegiatannya apa saja, setelah itu mereka tanya apa tujuan kegiatan itu. Saya sampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka pengukuhan badan pengurus yang baru. Mereka juga Tanya apa visi misi dari KNPB, dan saya katakan secara umum kami berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri melalui mekanisme referendum," kata Novaris melalui sambungan telpon.
Dari keterangan Mecky Yeimo, polisi melakukan penangkapan di sekretariat sekitar pukul 11 karena KNPB adalah organisasi yang tidak terdaftar  di Kesbangpol. "Jadi (penangkapan) ini bukan soal izin kegiatan, karena kami sudah selesai lakukan pelantikan, hingga doa penutup, baru mereka datang," kata Mecky.
Dia melanjutkan bahwa aparat keamanan sudah melakukan tindakan berlebihan saat mendatangi sekretariat hingga membawa massa ke Polres Merauke. 
"Mereka memaksa peserta membuka baju BK (Bintang Kejora), noken-noken lambang BK juga disita, mereka bahkan mengeluarkan kata-kata tidak baik (kasar) saat melakukan penggeledahan kantor. Di Polres massa juga ditarik paksa masuk ke ruangan untuk diinterogasi oleh reserse Merauke," kata Mecky.
Orang yang pertama kali diinterogasi, lanjutnya, adalah orang-orang yang menggunakan baju bintang kejora, sementara yang lainnya diperiksa dari ujung rambut sampai kuku kaki, “noken juga semua diperiksa dan dibawa masuk, hp-hp disita.k
Pelantikan badan pengurus wilayah Merauke atau yang mereka sebut KNPB wilayah Almaso tersebut adalah kegiatan internal organisasi setelah memilih pengurus wilayah Merauke melalui konferensi. 
“Ini kan kegiatan di halaman kantor sendiri di sektor Domba, kalau kami lakukan kegiatan terbuka di luar pasti kami memberikan surat pemberitahuan. Ini tindakan tidak ada aturannya, terlalu dipaksakan, tapi bagi kami, ini hanya pengujian mental perjuangan saja bagi KNPB di wilayah Merauke, tegas Mecky.
Kapolres Merauke: Kami coba dalami dulu
AKBP Bahara Marpaung, Kapolres Merauke yang baru saja bertugas satu minggu menggantikan AKBP Taufik Irpan Awaludin, membenarkan penangkapan ke 77 orang tersebut. Tetapi dirinya menolak menyebutnya sebagai penangkapan.
“Bukan ditangkap, tapi kami koordinasikan dulu apa maksud dan tujuan mereka berkumpul dan meresmikan struktur organisasi yang menurut mereka mengatasnamakan KNPB di Merauke. Jadi kita masih coba dalami dulu hal itu. Terus kita kaitkan juga nanti dengan bukti-bukti dan petunjuk apa yang kita dapatkan," demikian keterangan Kapolres Bahara Marpaung saat dihubungi Jubi (31/5) melalui sambungan telpon.
Menurut dia jumlah orang yang "dikumpulkan" dan "diarahkan" tersebut sekitar 72-73 orang, dan hal itu sebagai prosedur biasa. "Ini prosedur biasa saja, tapi nanti dari hasil interogasi kita akan evaluasi, dalami lagi dan kita kaitkan dengan bukti-bukti yang ada, nanti baru kita simpulkan," ujarnya.
Terkait barang bukti yang dimaksudkan dan pelanggaran apa yang dilakukan anggota KNPB, Kapolres belum bisa memberikan keterangan karena masih menunggu hasil interogasi dan pendalaman pemeriksaan.
"Justru di sini kita sedang cari barang bukti yang bisa kita jadikan petunjuk kalau nanti kita misalnya (gunakan) untuk mempersangkakan seseorang, saat ini barang bukti yang kita dapatkan hanya spanduk pelantikan KNPB dan acara doa saja. Kalau bukti permulaan sudah cukup kan kita enak mengarahkannya. Jadi ini belum cukup, masih dalam proses penyelidikan lah, kita lihat hasil interogasinya," ungkap Bahara Marpaung. 
Hingga berita dituliskan menurut Kapolres sebagian anggota KNPB sudah mereka pulangkan. "Sekarang sebagian sudah kita pulangkan, sebagian masih kita interogasi dulu," ujarnya.
Namun, berdasarkan informasi yang Jubi dapatkan dari Badan Pengurus KNPB, hingga pukul 18.00 waktu setempat, ke-77 orang tersebut telah dibebaskan. 
"Tapi barang-barang pribadi kami yang disita aparat Polres tidak mereka kembalikan, hanya hp saja," kata Mecky. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

Laurenzus Kadepa: Menyudutkan KNPB bukan solusi

by on 00.30
Ilustrasi Massa KNPB - Dok. Jubi

SuaraDukaNews, Jayapura – Anggota DPR Papua Laurenzus Kadepa mengatakan, pernyataan polisi yang menyebut tiga pelaku pembunuhan dosen Uncen beberapa pekan lalu merupakan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bukan solusi mengungkap berbagai kasus kriminal yang terjadi di Kota Jayapura belakang ini.


Ia mengatakan, pernyataan seperti itu tanpa didasari bukti yang jelas hanya akan memperkeruh suasana, menimbulkan masalah baru, dan menanam benih-benih permusuhan.
"Kami belum tahu ada apa di balik semua ini. Apa tujuan dan target polisi. Tapi hal seperti itu justru akan menimbulkan kebencian. Harusnya diusut," kata Kadepa menjawab pertanyaan Jubi, Selasa (30/5/2017).
Menurutnya, DPR Papua tidak berada pada posisi membela kelompok tertentu, namun para anggota dewan dipilih oleh rakyat, mereka ada perwakilan rakyat sehingga sudah menjadi kewajiban DPR Papua bersuara jika ada masyarakat atau kelompok masyarakat merasa diperlakukan tidak adil.
"Kewajiban kami melindungi semua masyarakat kami," ujarnya.
Kata politikus Partai NasDem itu, yang pihaknya inginkan adalah terciptanyan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Semua pihak tidak saling mengganggu yang bisa menjurus pada aksi anarkis.
"Kami tidak ingin ada gesekan di masyarakat dan mengorbankan orang tak bersalah," katanya.
Pekan lalu, Polres Jayapura Kota menerbitkan DPO terhadap tiga orang yang dinyatakan pelaku pembunuhan dosen Uncen beberapa pekan sebelumnya. Polisi menyebut ketiganya merupakan anggota KNPB Jayapura.
Menanggapi itu, Sekum KNPB Pusat, Ones N. Suhuniap mengatakan, hal itu fitnah, ketiga DPO polisi itu bukanlah anggota KNPB. Mereka tidak terdaftar sebagai anggota organisasi itu.
"Kami perlu luruskan karena tiga orang ini bukan anggota KNPB. Polisi silakan mencari mereka dan menangkap mereka untuk mempertanggungjawabkan secara hukum," kata Ones Suhinap kala itu. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

18 Mei 2017

APLMA: PAPUA BERADA DI PUNCAK EMPAT KONTRIBUTOR UTAMA MALARIA DI INDONESIA

by on 02.50
Ilustrasi pemeriksaan Malaria di Desa Mogeya, Kabupaten Paniai Barat-Paniai oleh LSM Yapkema - yapkema.org

Kupang, Jubi - Asia Pasific Learders Aliansi Malaria (APLMA) mencatat bahwa Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan penyumbang penyakit malaria terbesar di Indonesia selain provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku.

"Dari 80 persen kasus malaria di Indonesia, ada empat provinsi yang berkontribusi terbesar. Itu adalah Provinsi Papua, NTT, Maluku dan Papua Barat, "kata Ketua APLMA dr Andi Nafsiah Walinono Mboi di Kupang, Senin (15/5).
Nafsiah Mboi, mantan menteri kesehatan menjelaskan bahwa ada 4 stadium malaria yang dikategorikan merah seperti yang tertinggi, kuning, hijau, hingga putih yang bebas dari malaria.
Di NTT, ada enam kabupaten dengan transmisi endemik penyakit nyamuk yang sangat tinggi; Yaitu Pulau Sumba, Kabupaten Lembata, Ende, dan Belu.
"Tidak ada satu daerah di sini yang tingkat endemik malaria putih atau nol atau benar-benar bebas dari malaria," kata mantan Menteri Kesehatan periode 2012-2014.
Menurut Mboi yang juga merupakan delegasi negara atau Kepala Pemerintahan Asia Pasifik, isu penyakit malaria kini telah menjadi perhatian global dan mendapat perhatian berbagai negara di seluruh dunia.
Dia mengatakan setidaknya ada 21 negara di Asia Pasifik yang menderita endemik malaria.
"Dari 21 negara, tiga negara terbesar di Asia Pasifik adalah India, Indonesia dan Myanmar," katanya.
Dari tahun 2000 sampai 2015 negara-negara dunia telah sepakat untuk bersatu untuk mengurangi jumlah morbiditas atau kematian akibat malaria, dan telah berkurang menjadi 75 persen.
Namun, lanjutnya, pola pengobatan hanya untuk kontrol sehingga setelah berhenti, malaria tidak terkendali. (*)

21 Apr 2017

Kekerasan Terhadap Perempuan di Kab Mimika Tinggi

by on 15.09

Ilustrasi (ILS)

SuaraDukaNews, Timika--Pejabat di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, menyatakan kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten itu masih tinggi. 

Kepala BP3AKB Mimika, Alice Irene Wanma, Jumat (21/4) mengatakan hingga 2016 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Mimika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan bersamaan degan kasus kekerasan terhadap anak

Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak lebih didominasi oleh kasus kekerasan seksual. "

Angka kekerasan terus naik setiap tahun, misalnya 2015 itu kasus kekerasan kepada anak tinggi, tahun 2016 kasus kekerasan kepada perempuan yang tinggi," tuturnya. 

Versi BP3AKB Mimika, tercatat sejak Januari­Maret 2017 kasus kekerasan terhadap perempuan sudah mencapai 20 kasus yang ditangni oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Mimika. "

Itu kasus yang kami tangni belum terhitung dengan kasus yang tidak dilaporkan pasti lebih banyak lagi," ujarnya. 

Bertepatan dengan perayaan hari Kartini, Alice yang juga perempuan asli Papua itu menilai perempuan Papua khususnya di Mimika saat ini berada di dalam bahaya kekerasan yang sewaktu­waktu menimpa mereka. "

Sosialisasi­sosialisasi untuk membentuk kesadaran masyarakat tentang perlindungan masyarakat sudah sering kami lakukan termasuk sosialisasi melaui media masa namun kasusu tersebut masih terus terjadi," ujarnya. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Alice meminta kepada para perempuan untuk tidak segan melapor kekerasan yang mereka alami kepada pihak yang berwajib atau kepada P2TP2A Mimika. (Ant) 

26 Feb 2017

Lemasa, Freeport dan Pemerintah, Jangan Lupakan Hak Masyarakat Adat Papua!

by on 09.07
Konferensi pers masyarakat adat Papua (Edy/Okezone)
Konferensi pers masyarakat adat Papua

SuaraDukaNews, JAYAPURA - Kisruh PT Freeport dan pemerintah Indonesia masih hangat diperbincangkan. Namun, Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) Timika Papua, menganggap pemerintah dan PT Freeport sama-sama tidak pernah melibatkan masyarakat adat dalam hal pembagian royalti.

Kepala Lembaga Masyarakat Suku Amungme (Lemasa) Timika Odezius Baenal, menyebut kisruh antara pemerintah dan Freeport seolah tidak mengindahkan keberadaan masyarakat adat yang sejatinya pemilik hutan dan gunung yang telah dieksploitasi bertahun-tahun oleh Freeport.
"Saham 51 persen yang diminta pemerintah kepada perusahaan sah-sah saja, namun kami sebagai pemilik ulayat, kami mempertanyakan pemerintah apakah hak kami ada di situ ada atau tidak? Apakah kami hanya menjadi penjaga gunung dan hutan saja," kata Odezius, Minggu (26/2/2017).
Menurutnya pemerintah pusat seakan-akan melihat pemilik tanah dan pemerintah di Papua hanya menjadi penjaga aset di daerah. Padahal warga suku Amungme dan Kamoro sebagai masyarakat adat wilayah eksploitasi Freeport memiliki kekuatan hukum atas itu.
Padahal, Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menyebutkan, pemegang IUP atau IUPK hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
"Kita masyarakat adat posisi di mana, perusahaan punya modal, pemerintah punya undang-undang, dan masyarakat adat punya gunung, sehingga kami masyarakat adat itu posisinya di mana," tanyanya.
Meski begitu, pihaknya mengapresiasi atas PP Nomor 1 Tahun 2017 yang dalam salah satu poinnya disebutkan, pengurangan lahan eksplorasi, hanya saja, lagi-lagi pihak adat mempertanyakan pengelolaan lahan yang telah tercemar.
"Kami menyambut baik pengurangan lahan tersebut, namun pertanyaan kami siapa yang bertanggung jawab atas lahan yang sudah tercemar tersebut,"katanya.
Senada dengan Odeiz, Jhone Gobay, Kepala Suku Paniai, meminta pemerintah tidak melupakan pemilik ulayat lahan Freeport.
"Kami lihat yang ditegaskan ini adalah bentuk kedaulatan pemilik tanah, negosiasi mau kontrak karya, IUPK kah maka pemilik tanah harus aktif terlibat," katanya.

17 Feb 2017

Pemerintah Akhirnya Kabulkan Permohonan Izin Ekspor Freeport

by on 07.35
Ilustrasi. Pertambangan Freeport. (Foto: Dok.SuaraDukaNews)

SuaraDukaNews, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan telah menerbitkan Izin Rekomendasi Ekspor kepada dua perusahaan hari ini (17/2). Kedua perusahaan itu adalah PT Freeport Indonesia (PT FI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) hari ini (17/2).

Rekomendasi ekspor ini dikeluarkan berdasarkan surat permohonan PT FI Nomor 571/OPD/II/2017, tanggal 16 Februari 2017. Sementara rekomendasi ekspor bagi PT AMNT dikeluarkan berdasarkan surat permohonan Nomor 251/PD-RM/AMNT/II/2017, tanggal 17 Februari 2017.
Menurut siaran pers Kementerian ESDM, dalam surat permohonan tersebut, PT FI dan PT AMNT telah menyatakan komitmen untuk pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.
Persetujuan rekomendasi ekspor ini diberikan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2017 Tahun 2017.  
Volume ekspor sebesar 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT) konsentrat tembaga diberikan kepada PT FI berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 352/30/DJB/2017, tanggal 17 Februari 2017. Pemberian izin berlaku sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 16 Februari 2018.
Kepada PT AMNT, diberikan volume ekspor sebesar 675.000 WMT konsentrat tembaga berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 353/30/DJB/2017, tanggal 17 Februari 2017, dan berlaku sejak tanggal 17 Februari 2017 hingga 16 Februari 2018.
Pemerintah akan mengevaluasi kemajuan pembangunan fisik fasilitas pengolahan dan pemurnian pada periode waktu yang dibutuhkan atau paling sedikit 6 bulan sekali yang diverifikasi oleh verifikator independen. Apabila progress pembangunan 6 bulanan tidak sesuai dengan komitmen, rekomendasi ekspor dapat dicabut.
Menurut Kementerian ESDM, rekomendasi ekspor ini dapat diberikan mengingat PT FI telah mendapatkan izin melalui SK IUPK Nomor 413 K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017. Sementara, PT AMNT telah mendapatkan SK IUPK Nomor 414 K/30/MEM/2017 Tanggal 10 Februari 2017.
Tadi pagi sekitar 1.000 dari 33.000 karyawan PT FI berunjuk rasa di Timika menuntut agar pemerintah mengambil langkah bijaksana atas permohonan izin ekspor perusahaan tersebut.
Pada 12 Januari lalu, pemerintah mengharuskan PT FI dan sejumlah perusahaan lainnya mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambahan Khusus (IUPK) sebelum diizinkan melakukan ekspor konsentrat dan bijih tembaga yang diproses.
Aturan baru itu juga mengharuskan pembangunan fasilitas smelter, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan perolehan dari suber daya alam milik negara.
Namun, PT FI mengatakan hanya mau bersepakat dengan peraturan baru tersebut bila perlindungan fiskal dan hukum yang mereka dapatkan tidak berubah dari yang sudah mereka dapatkan saat ini.  
Editor : Eben E. Siadari

Sumber: http://www.satuharapan.com

Janji Bupati Kab Mimika Kepada Karyawan Freeport Indonesia

by on 07.00
Foto Wendanax'soon Tabunnygwe.
Unjuk rasa karyawan PT Freeport Indonesia. (Ist)
SuaraDukaNews, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika berjanji akan memperjuangkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah pusat.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan dirinya akan meminta pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali kontrak karya PTFI.
“Kabupaten ini juga mendapatkan imbas dengan adanya pemutusan kontrak karya Freeport. Dengan adanya tuntutan karyawan hari ini, saya memiliki dasar untuk berperang memperjuangkan aspirasi saudara sekalian,” kata Eltinus dihadapan 1000-an karyawan Freeport yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati setempat, Jumat 17 Februari 2017.
Siang tadi, ribuan karyawan PTFI menuntut pemerintah untuk mengaktifkan kembali ijin eksport konsentrat PTFI. Jika memang tak ada tanggapan, massa mengancam akan melakukan aksinya lebih besar lagi.
“Pengasilan kami selalu dipotong untuk pajak, negosiasi antara pemerintah dan Freeport silahkan dengan cara yang elegan dan bermartabat, jangan korbankan kami karyawan,” kata Ketua Karyawan Freeport Privatisasi- Kontraktor Gerakan solidaritas peduli Freport, Virgo Solossa, Jumat 17 Februari 2017.
Virgo juga menyebutkan dalam dua minggu terakhir, sudah ada 136 ribu karyawan Freeport yang di PHK akibat masalah ini. Jika tak ditangani dengan baik, maka PHK akan terus berlanjut.
“Pemerintah jangan tidur. Jika kami tak memiliki pekerjaan, apakah pemerintah bisa menjamin kehidupan kami. Jangan biarkan pemerintah pusat mempermainkan kita,” kata Virgo lagi.

Gempa 5,1 SR Bikin Warga Jayapura Panik dan Berhamburan

by on 06.52
Ilustrasi gempa di Jayapura. (BMKG wilayah V Jayapura)

SuaraDukaNews, Kota Jayapura – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika wilayah V Jayapura meminta masyarakat Kota dan Kabupaten Jayapura, agar tidak panik dengan guncangan gempa tektonik 5,1 skala richter.

Kepala Stasiun Geofisika Angkasapura-Jayapura, Cahyo Nugroho menuturkan gempa terjadi sekitar pukul 20:21:29 WIT dan berpusat di 2.46 LS dan 140.05 BT, tepatnya di darat pada jarak 70 km barat laut Jayapura, Papua.
“Gempa berada di kedalaman 12 km dan guncangannya cukup kuat yang dirasakan di Jayapura bagian Utara, Sentani, Keerom, dan Kelurahan Waena dengan intensitas II SIG-BMKG (III-IV MMI),” jelasa Cahyo dalam rilisnya, Jumat 17 Februari 2017.
Dari tinjauan kedalaman hiposenternya, BMKG setempat memprediksi gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal, akibat aktivitas patahan lajur anjak Mamberamo bagian Timur.
Berdasarkan Hasil analisa focal mechanism jenis patahan diperoleh normal fault arah 70 km barat laut Kabupaten Jayapura.
“Kami mendapatkan informasi bahwa banyak masyarakat yang
merasakan guncangan gempa bumi dan berlarian keluar rumah dan kami mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya,” ungkapnya

11 Feb 2017

Pesan Ketua KNPB Timika Kepada rakyat West Papua

by on 00.04
Foto Wendanax'soon Tabunnygwe.
Foto Ketua KNPB Timika Bersama Rakyat Papua 

SuaraDukaNews, Timika__Pesan Ketua KNPB Timika  Kepada rakyat West Papua, Setela bebas dari tahanan kolonial NKRI
Kawan jangan jadi budaknya Indonesia
Jika anda sudah memiliki Ijazah atau gelar tinggi-tinggi di bangku study anda SEGERAH bersatu dan Merancang Negara West Papua.
Jangan jadi budak bangsa Penjajah ini

Penjajah terus membunuh,Merampas,Memerkosa,malahan kamu balik pergi jadi Pembantunya mereka.,
Awas hati hati dengan situasi saat ini karena Indonesi sudah pada serba bingun atas masalah West Papua maka karena Indonesi Emosi akan membunuh kita dengan berbagai macam cara maka saya harap untuk jaga diri masing masing.
Komitmen Knpb
Knpb akan melawan Penjajah dan akan mendorong ULMWP sampai Papua Merdeka melalui REFERENDUM.
Lebih baik kita mati saat berteriak Papua Merdeka di Jalan-jalan dari pada kita mati hanya begitu saja.
Ko sudah sekolah baru kembali jadi budak indonesia itu Ko Orang yang Goblok sudah tahu di itu PENJAJAH kemudian pergi jadi pembantu lagi dan menjilat tainya. Mulai hari ini berhenti.
Ko harus buat Negara.
Memikir Nasionalisme Bangsa.
Jangan Egois
Jangan Marah tetapi yang salah kita harus tegas karena itu bersifat merugikan rakyat Papua.
Aiiiiii Wa wa wa.....
Terima Kasih Kepada Semua Rakayat Papua
Terima kasih Kepada PH GUSTAF KAWER
Terima Kasih Kepada BP. Knpb Wilayah Timika dan Lembaga PRDM atas semua Dukungan dan kerja keras yang mana bisa hendel selama saya ada di balik terali besi hingga hari ini saya bisa bersama rakyat Papua disini.
Salam Hormat.

10 Feb 2017

KPK Bantah Penetapan Tersangka Kadis PU Papua Terkait Politik

by on 21.02
KPK Bantah Penetapan Tersangka Kadis PU Papua Terkait Politik
Jubir KPK Febri Diansyah (Agung Pambudhy/detikcom)

SuaraDukaNews: Jakarta - KPK membantah penetapan tersangka korupsi terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Provinsi Papua Mikael Kambuaya bernuansa politik. Menurutnya, pengusutan kasus ini dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.

"KPK tentu bekerja berdasarkan hukum," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (10/2/2017).

Febri menyebut penetapan tersangka terhadap Mikael tidak ada kaitannya dengan Pilkada yang akan digelar di sana. Menurut Febri, Pilkada dapat terus berjalan tanpa ada kaitan dengan penegakan hukum kasus korupsi.

"Pilkada silakan saja berjalan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan jalan terus. Kami menangani kasus ini, selain untuk memproses indikasi kejahatan korupsinya, yang terpenting adalah agar uang negara atau daerah benar-benar dinikmati oleh masyarakat Papua," ujar Febri.

Menurutnya, masyarakat Papua harus benar-benar menikmati pembangunan infrastruktur yang diprogramkan di daerah tersebut. Febri juga menyatakan seharusnya pemerintah Papua memperbaiki sistem agar kasus seperti ini tidak terulang.

"Jika infrastruktur, seperti pembangunan jalan, tidak dikorupsi, tentu masyarakat bisa menikmati pembangunan. Sehingga jika ingin bergerak dari satu daerah ke daerah lain lebih mudah, termasuk untuk membawa hasil pertanian atau kebutuhan masyarakat lain," ucapnya.

"Seharusnya dilakukan perbaikan, mulai dari penganggaran hingga pengadaan, agar hal seperti ini tidak terulang kembali," sambung Febri.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan siap 'pasang badan' mengenai penetapan tersangka terhadap Kadis PU Papua Mikael Kambuaya oleh KPK. Lukas menduga ada kepentingan politik di balik penetapan tersangka Mikael.

"Saya ini kepala suku dan kita bisa perang di sini. Saya suruh perang bisa. Makanya kita akan lihat kalau muatannya untuk kepentingan Pilkada, berarti kita disuruh perang dan bikin kacau Papua. Tetapi kalau murni hukum, kita harap proses hukum akan jalan sebagaimana mestinya. Tetapi kalau murni kepentingan politik, saya katakan kita akan perang," ujar Lukas di kantor Gubernur Papua, Jalan Soa-Siu Dok II, Jayapura, Senin (6/2) lalu.

KPK sendiri telah menetapkan Mikael sebagai tersangka dalam proyek pembangunan ruas jalan Kemiri-Depapre, yang bersumber dari APBD Perubahan 2015 sebesar Rp 89,5 miliar. Kerugian keuangan negara ditaksir Rp 42 miliar. 

Tiga Nelayan Halmahera Ditemukan Selamat di Papua, Satu Masih Hilang

by on 20.58
Ilustrasi (ITS)

SuaraDukaNews, Ternate-- Tiga dari empat nelayan asal Desa Cera, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim gabungan Basarnas Manokwari, Papua, di perairan pantai Amban, Jumat (10/2/2017).
Keempat warga tersebut dinyatakan hilang sejak 28 Januari 2017. Setelah itu, tim gabungan Basarnas Ternate melakukan pencarian pada 29-31 Januari di perairan Halmahera Barat dan Makean, Kabupaten Halmahera Selatan.
Tiga orang yang selamat bernama Jeksen, Gerson, dan Simon. Rekan mereka, Selfi, belum ditemukan dan masih dicari.
Kepala Basarnas Ternate Mustari mengatakan, nelayan tersebut ditemukan di atas rumpon. Basarnas kemudian membawa mereka ke rumah sakit setempat untuk mendapat pertolongan lebih lanjut.

"Ketiganya mengatakan masih terdapat satu rekan mereka yang terseret arus ke perairan Supiori (Biak)," kata Mustari.
Ia mengatakan, tim dari Kantor SAR Biak sedang melakukan pencarian terhadap satu orang yang belum ditemukan.

Rio Tinto akan Putus Kerja Sama dengan Freeport di Papua

by on 20.54
 Aktivitas penambangan di areal pertambangan Grasberg PT Freeport, Mimika, Papua.
Aktivitas penambangan di areal pertambangan Grasberg PT Freeport, Mimika, Papua
 SuaraDukaNews: JAKARTA -- Perusahan tambang tembaga terbesar nomer dua di dunia, Rio Tinto mempertimbangkan untuk hengkang dari kepemilikan sahamnya di tambang Grasberg yang dioperasikan oleh Freeport McMoran Inc. Langkah ini diambil karena mereka nilai adanya ketidakpastian hukum terkait operasi masa depan pertambangan.
CEO Rio Tinto, Jean Sebastian Jacques mengatakan pihaknya tak meragukan bahwa tambang tembaga Grasberg merupakan saah satu sumber daya berkualitas di dunia. Namun, pascapemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru terkait izin usaha pertambangan ia menilai hal ini menimbulkan ketidak pastian iklim usaha.
Dilansir dari Reuters, Rio Tinto akan memutuskan apakah pihaknya akan hengkang dari tambang Grasberg atau tidak dalam beberapa pekan mendatang. Jean mengatakan pihaknya akan memutuskan apakah akan menjual 40 persen saham nya dalam tambang Grasberg atau tidak melihat situasi seperti ini.
"Kita masih melihat apa yang terjadi sebelum mengambil langkah untuk menggelontorkan sejumlah dana untuk investasi dalam proyek ini. Sebab kami juga masih memerlukan banyak investasi pada tahun mendatang," ujar Jean, Jumat (10/2).
Kerja sama antara Freeport dan Rio yang terjalin sejak 1995 ini membuat Rio mendapatkan saham 40 persen dari produksi tambang tembaga Grasberg. Rio sempat berharap pihaknya mendapatkan keuntungan produksi selama 2017 ini. Namun, Freeport sendiri malah belum melakukan produksi apapun sejak 2014 kemarin.
Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan kepada wartawan bahwa di tengah penghentian ekspor, konsentrat tembaga stockpile gudang Grasberg sekarang "hampir penuh". Hal ini menunjukkan bahwa pemotongan produksi akan segera terjadi tanpa terobosan.
 

6 Feb 2017

Ini pasien yang tak dilayani di IGD Yowari

by on 07.41
IGD Yowari, pihak rumah rumah sakit melayani pasien batuk pilek, sakit kepala dan demam di IGD ini – Jubi/Engel Wally

Sentani, Jubi – Instalasi Gawat Darurat (IGD) Yowari tak melayani pasien dengan gejala-gejala seperti batuk pilek, sakit kepala, demam dan penyakit lainnya yang bisa ditangani puskesmas.

Direktur RSUD Yowari, dr. Michael Demeteuw mengatakan, status UGD sudah dinaikkan menjadi IGD, maka pihaknya hanya melayani pasien dengan kondisi yang gawat.
“Misalnya kecelakaan lalu lintas yang parah, patah tulang dan penyakit dalam lainnya,” katanya kepada Jubi di Sentani, Minggu (5/2/2017).
Menurutnya selama ini pihak rumah sakit melayani pasien yang hanya memanfaatkan IGD sebagai alternatif. Namun kini IGD menerapkan standar baku dalam pelayanannya.
“Jadi, semua rujukan yang dimasukkan melalui IGD ada kelas-kelasnya. Tentu yang semuanya bersifat darurat dan bukan penyakit yang dapat dirawat di puskesmas,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Khairul Lie mengatakan, tiap pasien hendaknya memanfaatkan puskesmas terdekat sebelum ke rumah sakit.
“Nanti dari puskesmas yang tentukan, apakah si pasien ini bisa dirujuk atau tidak. Kalau hanya sakit kepala, batuk pilek dan lain-lain yang sifatnya ringan pasti diatasi puskesmas. Tetapi kalau memang itu butuh rujukan, maka pihak puskesmas akan merujuk ke rumah sakit,” katanya.
Menurut Khairul, puskesmas sudah menambah jam layanan, dari pagi sampai sore hari. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memanfaatkan puskesmas terdekat. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com/

Tujuh penumpang hilang di perairan Raja Ampat

by on 07.33
Ilustrasi kecelakaan laut - IST

Sorong, Jubi – Tujuh orang penumpang longboat (kapal kecil) penyeberangan dari Bula, Seram Barat, Maluku menuju Misol Yelu, Raja Ampat, Papua Barat dilaporkan hilang kontak sejak tanggal 29 Januari 2017.

Kepala Seksi Ops SAR Sorong, Karel Ileng ketika dikonfirmasi Jubi di Sorong, Senin (6/2/2017) mengatakan, pihaknya baru menerima laporan atas persitiwa tersebut pada Jumat (3/2/2017), sekitar pukul 12.00 malam, waktu setempat.
Setelah menerima laporan tersebut, tim SAR melakukan pencarian di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Sabtu (4/2/2017), sekitar pukul 06.02, waktu setempat, dengan menggunakan kapal patroli SAR Maladewa 238.
Menurut Karel, kejadian itu bermula ketika tujuh penumpang menggunakan dua longboat dengan membawa empat cool box ikan ke Seram tanggal 28 Januari 2017.
“Namun hilang kontak pada 29 Januari siang, mengingat cuaca di perairan Seram dan Raja Ampat kurang bersahabat. Kami dapat info Jumat dan tim pencari kami sudah dikerahkan Sabtu pagi,” katanya.
Ia mengaku bahwa tim SAR terus mencari tujuh korban itu hingga batas waktu pencarian atau paling lambat selama tujuh hari.
Salah satu keluarga korban, Ahmad mengharapkan agar keluarganya ini segera ditemukan.
“Mereka sudah seminggu berada di laut dan kami belum mengetahui kondisi mereka,” kata Ahmad.
Hingga berita ini ditulis, belum diketahui nasib tujuh orang penumpang tersebut. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com/

Ratusan wisatawan batalkan perjalanan ke Raja Ampat

by on 07.31
Bungalow di atas air di Raja Ampat – kkpr4.net


Waisai, Jubi – Ratusan orang wisatawan mancanegara yang hendak menuju ke Raja Ampat terpaksa membatalkan perjalanannya dan memilih bertahan di Kota Sorong, Papua Barat.

Pembatalan tersebut disebut-sebut karena lonjakan wisatawan sehingga sejumlah home stay di Raja Ampat penuh.
Salah seorang wisatawan asal Jerman, Dartone Stanler mengatakan dirinya sudah memesan homestay di Raja Ampat. Namun karena banyaknya permintaan akhirnya ia bertahan di Sorong hingga sepekan mendatang.
Ia juga mengaku sudah memesan penginapan melalui agen-agaen biro perjalanan menuju destinasi wisata di kabupaten bahari itu.
“Satu minggu ini saya sudah booking supaya saya bersabar, karena saya ingin menikmati wisata Raja Ampat yang eksotik,” katanya kepada Jubi di Sorong, Senin (6/2/2017).
Ia pun berharap agar otoritas wisata setempat dapat mengantisipasi lonjakan wisatawan ke Raja Ampat.
Ketua Asosiasi Homestay Raja Ampat, Lindert Mambrasar membantah jika homestay atau penginapan sudah penuh.
Menurut Lindert jumlah homestay yang tersebar di kabupaten itu sebanyak 80 buah. Ia bahkan pesimistis jika jumlah penginapan sebanyak itu tak mampu menampung para wisatawan.
“Kami rasa itu hanya isu. Jumlah homestay sudah cukup. Mungkin pengaturannya saja,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Yusdi Lamatenggo mengakui jika fasilitas pendukung pariwisata di kabupaten ini masih kurang.
Ia juga mengaku bahwa daerah dengan destinasi wisata bahari ini belum memiliki hotel-hotel berbintang seperti di daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia.
“Kedepan Pemda dan investor akan membangun sejumlah hotel berbintang lima dan rempat rekreasi,” kata Yusdi. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com/

Pastor John Djonga prihatin pelayanan kesehatan di Jayawijaya

by on 07.28
Ilustrasi Kartu Papua Sehat - Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – Tokoh agama dan juga pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) Kabupaten Jayawijaya, Pastor John Djonga mengaku prihatin dengan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, karena penempatan tenaga kesehatan cukup banyak, namun tidak menyentuh masyarakat secara keseluruhan.

"Saya masih bingung dengan berbagai kebijakan pemerintah, banyak tenaga medis ditempatkan di daerah-daerah terpencil, namun mereka tidak melakukan pelayanan sesuai profesi mereka," katanya kepada Jubi di Jayapura, Senin (6/2/2017).
Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu ada program penempatan 18 dokter di Kabupaten Jayawijaya, namun tidak ada tindakan nyata yang mereka dilakukan.
"Masyarakat itu intinya kalau sakit datang berobat dan diberikan obat oleh dokter, kenyataannya ketika masyarakat datang banyak sekali pertanyaan yang diajukan para petugas kesehatan, seperti apakah memiliki kartu BPJS dan KPS (Kartu Papua Sehat), ini saya rasa terlalu berbelit-belit, sekarang kan sudah ada kebijakan Orang Asli Papua (OAP) mendapatkan pelayanan gratis untuk kesehatan, kenapa tidak diterapkan," ujarnya.
Dikatakan, di wilayah tersebut juga sering keterlambatan droping obat-obatan ke rumah sakit, sehingga masyarakat sering membeli obat di luar rumah sakit. Akibatnya mereka mengeluarkan uang padahal sudah ada aturan OAP gratis berobat.
Tentang KPS, Pastor John mengatakan, ia pernah menjumpai tumpukan KPS di salah satu rumah kepala kampung di Jayawijaya. Kartu tersebut tidak dibagikan kepada masyarakat yang tertera namanya. Ada juga nama yang tertera padahal ia tidak tinggal di kampung itu.
“Saya berharap Dinkes Papua bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di sana (Kabupaten Jayawijaya-red)," katanya.
Sebelumnya, Direktur Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) Agustinus Raprap mengingatkan rumah sakit milik pemerintah di Papua segera melakukan sosialisasi Kartu Papua Sehat (KPS). (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com/

Pemkab Lanny Jaya siap lengkapi fasilitas RSUD

by on 07.25
Pjs. Bupati Lanny Jaya Sendius Wenda didampingi Sekda Lanny Jaya Christian Soelait selesai penandatangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan di Aula Dinas Kesehatan Papua – Jubi/Roy Ratumakin

Jayapura, Jubi – Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya Terius Yigibalom mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya terus melengkapi fasilitas dan persyaratan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) seperti diminta Kementerian Kesehatan.

"Infrastruktur RSUD Lanny Jaya sudah dilengkapi tahun lalu, seperti ruang perawatan, bangsal, dan fasilitas lainnya, hanya sampai saat ini belum dilakukan verifikasi dari Kementerian Kesehatan terkait statusnya apakah tipe C atau tipe D," katanya di Jayapura, Sabtu (4/2/2017).
Karena itu ia meminta Kepala Dinas Kesehatan Lanny Jaya dan diretur RSUD Lany Jaya secepatnya menyelesaikan status rumah sakit tersbeut agar bisa beroperasi melayani masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya Christian Soelait, Senin (6/2/2017) mengatakan, infrastruktur RSUD Lany Jaya belum siap.
“Namun tahun ini saya pikir bangsal sudah siap, ruang operasi sudah siap, dan melihat syarat-syarat yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dapat terpenuhi untuk menjadi satu tipe standar rumah sakit," katannya.
Menurutnya rumah sakit representatif di Lany Jaya sangat diperlukan karena jika ada orang sakit di Tiom, ibu kota Kabupaten Lanny Jaya, mesti mendapatkan perawatan maksimal.
“Kami tidak ingin warganya yang sakit tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak adanya dukungan fasilitas kesehatan,” ujarnya. (

Sumber: http://tabloidjubi.com/

Masyarakat Papua syukuri ruang kerja ULMWP di Sekretariat MSG

by on 07.22
Masyarakat yang hadir dalam syukuran sedang mendengarkan pidato politik ULMWP – Jubi/ Wesai

Wamena, Jubi - Masyarakat Papua di Wilayah adat Lapago yang terdiri dari 3 suku besar , Lanny , Yali dan Hubula menggelar Ibadah Syukuran atas capaian kerja-kerja United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) sejak didirikan hingga tahun 2017 ini. Capaian terakhir yang disyukuri adalah kebijakan protokol MSG terhadap ULMWP sebagai anggota dan penyediaan ruang kerja khusus di sekretariat MSG yang diberikan secara resmi kepada ULMWP.

Syukuran yang dipusatkan di halaman kantor ULMWP dalam negeri,  Jl. Trikora Kompleks Maplima Wamena, Senin (06/02/2017) itu dihadiri sekitar 1.500  orang  masyarakat Papua. Kehadiran masyarakat ini sekaligus memperingati 2 tahun diterimanya ULMWP sebagai anggota observer di MSG yang hampir bertepatan dengan HUT Pekabaran Injil di Papua 5 Februari 2015 lalu.
“Dalam usia yang muda ULMWP telah berhasil mencapai berbagai kemajuan politik,” kata Pdt. Theo Wetipo, S. Th, saat membacakan pidato tertulis Sekretaris Jenderal ULMWP Octovianus Mote
Dikatakannya, dalam tahun pertama ULMWP bukan saja menjadi anggota observer MSG namun juga mampu menetapkan masalah Papua dalam agenda utama pertemuan tahunan forum negara-negara Kepulauan Pasifik. Sedangkan dalam tahun kedua ULMWP sukses memastikan bahwa Papua bukan lagi masalah negara-negara di kawasan Melanesia melainkan menjadi masalah kawasan Pasific
“Hal ini terlihat jelas dengan menguatnya masalah Papua dalam pertemuan tahunan kepala negara-negara Pulau Pasifik, di Phon Pei, ibukota Negara Federasi mikronesia. Dalam komunike, mereka nyatakan bahwa masalah hak asasi manusia Papua  akan selalu berada dalam agenda pertemuan tahunan mereka” katanya
Sementara itu, Octovianus Mote yang dihubungi Jubi mengakui kemajuan luar biasa ULMWP adalah saat Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Manasye Sogavare membentuk wadah baru bernama Pacific Island Coalition on West Papua (PICWP).
"Buah komitmen dari wadah ini telah kita saksikan bersama saat tujuh kepala negara berpidato di depan sidang umum PBB. Semua fakta ini perlu dipahami secara baik agar tidak terpancing isu murahan yang disebarkan oleh pemerintah Indonesia dan kaki tangannya” ujar Mote.
Lanjut Mote, propoganda murahan itu misalnya ada pihak yang mengklaim ULMWP bukan anggota MSG, padahal saat ini Indonesia dan ULMWP duduk setara dalam setiap pertemuan resmi pimpinan MSG, protocol MSG memperlakukan ULMWP sebagai anggota yang memiliki hak sama.
“Di awal tahun 2017 tepat tanggal 17 Januari, ULMWP resmi mendapatkan ruang kerja di sekretariat MSG” kata Mote.
Syukuran yang dilakukan hanya sehari setelah HUT Pekabaran Injil tersebut dirangkaikan juga dengan pengukuhan 31 pengurus dewan adat sub suku dari delapan kabupaten di Papua
Kegiatan ini berlangsung dibawah pengawasan aparat kepolisian Polres Jayawijaya. Ibadah Sukuran dan pengukuhan pengurus sub suku dewan adat itu dipimpin Pdt. Isak Asso. Upacara dilakukan secara adat masyarakat Pegunungan Tengah dengan menyembelih 12 ekor babi dan makan bersama. Para polisi dari Polres Jayawijaya yang mengamankan kegiatan itupun ikut makan bersama dengan masyarakat yang hadir dalam syukuran tersebut. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com/

Intimidasi dan Pelecehan Seksual Jurnalis Masih Terjadi di Papua

by on 00.25


SuaraDukaNews: JAKARTA — Intimidasi terhadap jurnalis masih terjadi di tiga kota di Papua. Bahkan kasus pelecehan seksual jurnalis perempuan didapati di Kota Jayapura.

Dua hal itu merupakan dua dari delapan temuan Tim Media Freedom Commitee (MFC) Indonesia. Selama 29 Januari-3 Februari 2017, MFC Indonesia menurunkan delapan jurnalis dari delapan media ke tiga kota di Papua, yakni Timika, Jayapura dan Merauke.
Di Timika antara lain Gadi Makitan (Tempo), Palupi Auliani (Kompas), Sunarti Sain (Fajar Makassar); di Jayapura ada Adi Marsiela (Suara Pembaharuan) dan Arientha Primanita (The Jakarta Post); sementara di Merauke terdiri atas Angelina Maria Donna (Suara.com), Rini Yustiningsih (Solopos) dan Anita Wardhana (Tribun Makassar).
Representatif World Association of Newspapers and News Publisher (WAN-IFRA) wilayah Asia Pasifik, Eko Maryadi dalam jumpa pers di Hotel Aone Jakarta, Sabtu (4/2/2017), mengatakan kegiatan ke Papua dalam rangka mendapatkan fakta-fakta di lapangan mengenai kebebasan pers di wilayah Papua. Perjalanan ini merupakan bagian dari program Strengthening Media and Society yang didukung WAN-IFRA
Director Media Freedom WAN-IFRA, Andrew Heslop menjelaskan WAN-IFRA sangat peduli penguatan media dan kebebasan pers. Menerjunkan para jurnalis dari media berbasis di Jakarta, Solo dan Makassar bertujuan memberikan sudut pandang lain di luar sudut pandang jurnalis Papua, mengenai kebebasan pers di wilayah itu.
Dalam menjalankan misi tersebut, Representatif MFC Indonesia Lina Nursanty menjelaskan masing-masing tim jurnalis didampingi jurnalis lokal yang disebut local fixer yang terdi atas Victor Mambor dan Dominggus Mampioper (Jayapura); Frans Labi Kobun (Merauke) dan  Yulius Oktovianus Lopo (Timika).
Metode pencarian informasi dengan menggelar diskusi yang melibatkan jurnalis di masing-masing kota, wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama maupun aktivis, serta wawancara dengan stakeholders di masing-masing wilayah.
Indeks KP
Kasus intimidasi terhadap pers hampir merata terjadi di tiga kota. Sebagai informasi, Indeks Kebebasan Pers (IKP) yang disusun Dewan Pers pada tahun 2015 menyebutkan bahwa provinsi Papua berada dalam kondisi agak bebas (skor 63,88). Sedangkan Provinsi Papua Barat tercatat sebagai provinsi kurang bebas (skor 52,56).
Di Jayapura, menurut Adi, masih ditemukan stigmatisasi terhadap jurnalis antara pro Papua Merdeka dan pro NKRI. Stigma ini yang kemudian membuat jurnalis terkotak-kota serta menjadi senjata aparat melakukan intimidasi. Jurnalis juga sulit mengakses informasi ke narasumber karena adanya stigma yang menganggap jurnalis sebagai dari intel. Hingga kini di Jayapura terdapat 10 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang belum terselesaikan.
Kasus pelecehan seksual terhadap jurnalis perempuan baik yang dilaporkan ke polisi maupun tidak dilaporkan ke polisi juga ditemukan. Bentunya dari pesan singkat maupun ajakan langsung.
“Ada salah satu jurnalis perempuan yang bercerita dia pernah diajak tidur oleh pejabat di sana. Jurnalis itu menolak, namun si pejabat mengatakan ‘kenapa tidak bisa, teman yang lain bisa.Ini kan sudah biasa’. Artinya pelecehan seksual terhadap jurnalis di sana [Jayapura] itu sering terjadi, namun mereka tak berani melaporkan, karena takut dampaknya,” papar Adi.
Temuan di Timika dan Merauke jurnalis masih menemukan kesulitan akses informasi. Palupi menjelaskan dalam kasus Freeport di Timika misalnya, upaya cover both side (berimbang) sulit dilakukan karena semua informasi mengenai Freeport berpusat di Jakarta.
“Jadi misalkan ada satu kasus atau masalah yang membutuhkan konfirmasi dari pihak Freeport, jurnalis di Papua tak bisa mendapatkannya karena tanggapan atau penjelasan harus dari Communication Division Freeport yang ada di Jakarta,” ujarnya.
Soal keberimbangan informasi juga terjadi di Meruke. Dona menceritakan soal sulitnya mendapatkan konfirmasi dari stakeholders, pemegang kekuasaan maupun aparat di Merauke. “Contohnya terkait pemberitaan di Universitas Masamus Merauke, itu berkali-kali jurnalis memberi ruang konfirmasi atau hak jawab kepada rektor, namun bukannya memanfaatkan ruang itu untuk menjelaskan, rektor malah berniat lapor ke polisi dan Dewan Pers,” paparnya.
Tak hanya itu di Merauke, berita-berita yang berbau kritikan sosial khususnya pengkritisan proyek-proyek investasi kerap dinilai oleh aparat dan pemegang kekuasaan sebagai berita-berita provokasi separatisme.
Selain kebebasaan pers, tim juga menemukan adanya kerusakan lingkungan akibat program investasi di Timika dan Merauke. Ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit membuat hutan-hutan di Merauke hilang. Selain itu, juga merubah struktur pola hidup masyarakat suku-suku asli Papua.
Inilah 8 Temukan MFC Indonesia di Papua:
1.       Perlakuan aparat pemerintah dan keamanan yang diskriminatif terhadap jurnalis OAP (orang asli Papua) dan non OAP begitu juga sebaliknya.
2.       Masih ada stigmatisasi terhadap jurnalis antara yang pro merdeka dan pro NKRI.  Stigma ini kemudian dijadikan senjata bagi aparat untuk melakukan intimidasi. Stigmatisasi itu juga membuat jurnalis terkotak-kotak.
3.       Kerusakan lingkungan terkait dampak ekonomi dan pembangunan yang kerap meminggirkan hak asasi manusia dan kearifan lokal tidak banyak diberitakan karena banyaknya pembatasan dan intimidasi terhadap jurnalis di lapangan.
4.       Perlu penguatan kapasitas jurnalistik di Papua, mulai dari penerapan kode etik, pemahaman profesi jurnalis, hingga penguasaan teknologi termasuk model bisnis yang tidak menyandera independensi pers.
5.       Perlu adanya perubahan perspektif media di luar Papua dalam peliputan dan pemberitaan Papua untuk mendapatkan fakta yang lebih komprehensif dan faktual.
6.       Ada 16 jurnalis asing yang datang dan meliput di Papua sejak Presiden Joko Widodo membuka akses media asing untuk meliput di Papua pada tahun 2015. Meskipun begitu, masalah independensi tetap dipertanyakan karena 11 diantaranya datang didampingi aparatur pemerintah.
7.       Tim menemukan fakta terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap para jurnalis perempuan di Papua baik yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan.
8.       Perlu pemerataan infrastruktur komunikasi dan akses teknologi informasi di seluruh Papua untuk meningkatkan kualitas dan kompetisi pelayanan publik.

Comments System

Disqus Shortname

Full Width CSS