Tampilkan postingan dengan label Jayapura. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jayapura. Tampilkan semua postingan

1 Jun 2017

Laurenzus Kadepa: Menyudutkan KNPB bukan solusi

by on 00.30
Ilustrasi Massa KNPB - Dok. Jubi

SuaraDukaNews, Jayapura – Anggota DPR Papua Laurenzus Kadepa mengatakan, pernyataan polisi yang menyebut tiga pelaku pembunuhan dosen Uncen beberapa pekan lalu merupakan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bukan solusi mengungkap berbagai kasus kriminal yang terjadi di Kota Jayapura belakang ini.


Ia mengatakan, pernyataan seperti itu tanpa didasari bukti yang jelas hanya akan memperkeruh suasana, menimbulkan masalah baru, dan menanam benih-benih permusuhan.
"Kami belum tahu ada apa di balik semua ini. Apa tujuan dan target polisi. Tapi hal seperti itu justru akan menimbulkan kebencian. Harusnya diusut," kata Kadepa menjawab pertanyaan Jubi, Selasa (30/5/2017).
Menurutnya, DPR Papua tidak berada pada posisi membela kelompok tertentu, namun para anggota dewan dipilih oleh rakyat, mereka ada perwakilan rakyat sehingga sudah menjadi kewajiban DPR Papua bersuara jika ada masyarakat atau kelompok masyarakat merasa diperlakukan tidak adil.
"Kewajiban kami melindungi semua masyarakat kami," ujarnya.
Kata politikus Partai NasDem itu, yang pihaknya inginkan adalah terciptanyan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Semua pihak tidak saling mengganggu yang bisa menjurus pada aksi anarkis.
"Kami tidak ingin ada gesekan di masyarakat dan mengorbankan orang tak bersalah," katanya.
Pekan lalu, Polres Jayapura Kota menerbitkan DPO terhadap tiga orang yang dinyatakan pelaku pembunuhan dosen Uncen beberapa pekan sebelumnya. Polisi menyebut ketiganya merupakan anggota KNPB Jayapura.
Menanggapi itu, Sekum KNPB Pusat, Ones N. Suhuniap mengatakan, hal itu fitnah, ketiga DPO polisi itu bukanlah anggota KNPB. Mereka tidak terdaftar sebagai anggota organisasi itu.
"Kami perlu luruskan karena tiga orang ini bukan anggota KNPB. Polisi silakan mencari mereka dan menangkap mereka untuk mempertanggungjawabkan secara hukum," kata Ones Suhinap kala itu. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

2 Des 2016

Peringatan 1 Desember : Kami tidak benci orangnya, tapi sistem NKRI

by on 03.21

Simpatisan yang hadir dalam peringatan 1 Desember di Rusunawa mengangkat tangan kiri dambil berteriak Merdeka - Jubi/Agus Pabika

SuaraDukaNews: Jayapura, Jubi – Kurang lebih 1000-an rakyat Papua hari ini di Jayapura, Kamis (1/12/2016), mengelar doa bersama di halaman asrama rusunawa Waena menyambut hari kelahiran embrio Papua Barat yang ke 55 Tahun yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2016.

Tanggal 1 Desember disebut-sebut sebagai hari kemerdekaan West Papua seluruh rakyat Papua memperingatinya dengan doa bersama dan pemotongan kue ulang tahun ke 55 tahun tersebut.
Dalam sambutannya mewakili Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Warius Sampari Wetipo, menyampaikan selamat ulang tahun Papua Barat yang ke-55 tahun semoga dalam perjuangan rakyat Papua semakin dewasa.
"Seluruh teritorial rakyat Papua barat hari ini meliburkan diri untuk memperingati HUT ke- 55 Tahun. Sudah 55 tahun lebih perjuangan Papua mereka berjalan banyak intimidasi, pembunuhan, penembakan, pemerkosaan dan sebagainya. Namun semangat Ideologi kami masih ada dan semakin subur sampai saat ini." Ungkap Warius.
Lanjutnya, di ulang tahun yang ke-55 KNPB mengajak semua rakyat Papua kepalkan tangan kiri dan angkat tinggi-tinggi ke atas lalu katakan “lawan, lawan dan lawan” kepada sistem kolonial NKRI. dengan bertambahnya usia, rakyat Papua bergandeng tangan dan bersatu dalam ULMWP sebagai lembaga representatif untuk maju bersama menuju pembebasan.
"Jangan takut, malu, mundur dan lari dalam perjuangan ini. Karena mereka yang disebutkan tadi adalah pengkhianat, pengecut negerimu. Hitam kulit keriting rambut indentitas orang Papua sehingga kami (KNPB), mendesak kepada Indonesia, Amerika Serikat, Belanda dan PBB untuk segera kembalikan kedaulatan kami bangsa Papua," tegasnya.
Sementara itu bapak bangsa Papua, Filep Karma, dalam orasi politiknya mengatakan dalam perjuangan Papua Barat yang harus dilawan rakyat adalah sistem pemerintah indonesia bukan manusianya. Rakyat Indonesia sudah sadar akan kekejaman pemerintahan mereka terhadap rakyat Papua dengan solidaritas-solidaritas yang mulai angkat suara terkait masalah Papua di Jakarta.
"Kami tidak benci orangnya tapi sistem NKRI yang berjalan saat ini. Kita harus meluruskan sejarah Papua. Batas Papua Barat yaitu dari Sorong hingga Merauke," ungkap Filep Karma.
Ia menghimbau kepada rakyat Papua untuk tidak takut, karena rakyat Papua meminta haknya, rumahnya.
“Kami ingin tinggal dan mengurus rumah kami sendiri tanpa campur tangan orang lain,” ujarnya.
Ibadah syukuran Hut ke-55 Tahun West Papua di Asrama Rusunawa Perumnas III Waena diisi dengan pementasan fragmen oleh rakyat Papua, pembacaan puisi serta pemotongan kue HUT West Papua yang dipotong oleh Filep Karma. Peringatan HUT ini dihadiri juga oleh ketua umum KNPB Pusat Victor Yeimo.(*)


Sumber : http://tabloidjubi.com/

29 Nov 2016

Pemerintah Provinsi Papua Gelontorkan Rp 25 Milyar Untuk Pengusaha Asli Papua

by on 09.57
Gubernur Papua, Lukas Enembe saat menyerahkan dana segar untuk modal usaha kepada salah satu mama Papua, di kantor KAP Waena, Selasa (29/11)siang/Foto: Istimewa
Gubernur Papua, Lukas Enembe saat menyerahkan dana segar untuk modal usaha kepada salah satu mama Papua, di kantor KAP Waena, Selasa (29/11)siang/Foto: Istimewa


SuaraDukaNews: JAYAPURA,-Pemerintah Provinsi Papua menggelontorkan dana segar sebesar Rp 25 Miliar bagi 2.870 pengusaha asli Papua yang berada di 29 kabupaten/kota. Dana ini disalurkan melalui Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua.
Penyerahan dana ini dilakukan secara simbolis oleh  Gubernur  Papua Lukas Enembe kepada Ketua Umum KAP Papua, Merry Yoweni, berlangsung di kantoe KAP Waena, Selasa (29/11) siang. Disaksikan oleh seluruh pengurus dan anggota, Direktur Jamkrida Papua Desy Pongsikabe,  Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Ny. Yulce W. Enembe, perwakilan  Bank  Papua Perwakilan PT. Freeport Indonesia, serta perwakilan pengusaha dari  lima 7 wilayah adat diseluruh Tanah Papua. Dalam arahannya Gubernur  mengakui,  bantuan dana ini tak cukup, tapi  jika dikelola,  dimanfaatkan  dan digunakan secara baik,  maka akan  berhasil. “Kalau  AOP tak maju di negeri ini, maka kitalah  adalah orang  yang celaka diatas negeri kita sendiri,” akunya.
Menurutnya, seluruh  potensi   Sumber Daya  Alam (SDA) diseluruh  Tanah Papua ini sungguh luar biasa. Namun ironisnya, sebagian besar dinikmati  orang lain sejak tahun 1969  hingga kini. “Dari tahun 1969   hingga kini belum ada  seorangpun  pengusaha asli Papua yang sukses. Ini ada kesalahan yang luar biasa. Orang  di Provinsi lain luar biasa menuai keberhasilan.  Sepanjang 53 tahun  OAP tak bisa berhasil mengelola kekayaannya, sehingga kita menjadi miskin diatas tanah airnya sendiri,”ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut Gubernur, pihaknya  kedepan  ingin ada  OAP yang berhasil  menjadi pengusaha sukses dan mandiri serta mampu    mengelola kekayaan alamnya dengan baik.
“Yang bisa menolong  orang Papua adalah  orang Papua sendiri. Saya himbau seluruh Pemkab/Pemkot diseluruh Papua, agar memberikan bantuan sebagai rangsangan (stimulus) bagi pengembangan usaha  KAP Papua di daerah-daerah,” imbaunya.
Adapun rincian bantuan, disebutkan Ketua  Umum KAP, Merry Yoweni yakni untuk modal usaha pengusaha asli Papua sebesar Rp 20 Miliar dan biaya operasional KAP Papua sebesar  Rp 5 Miliar dalam tahun  2016. Sementara bantuan  Rp 25 Miliar itu didistribusikan kepada 2.870 Rekening secara langsung.
Untuk menjaga konsitensi KAP Papua, katanya,  pihaknya meminta kepada Pemprov Papua agar tak  mengelola secara  langsung dana   untuk  modal usaha ini. Melainkan pihaknya harus memverifikasi seluruh pengusaha Papua  yang berkepentingan dan yang  bisa dibantu untuk diajukan kepada Pemprov Papua. Untuk kemudian disuplai langsung ke  Rekening mereka masing-masing. “Jadi  tak ada secara langsung  kami mengelola dana disini, kecuali operasional KAP Papua,” akunya.
Ia menambahkan, untuk tetap menjaga  transparansi dan kepercayaan yang  diberikan oleh Pemprov Papua dalam hal ini Gubernur Papua kepada KAP Papua. Bantuan  modal usaha ini, diberikan kepada OAP yang mengalami kesulitan usaha. Dimana  pengusaha asli Papua sebagai tolak ukur keberhasilan kesejahteraan rakyat  OAP.
Dikatakannya, KAP Papua selama setahun ini  bekerja untuk mempersiapkan pengusaha asli Papua mulai dari  lini mikro sampai kepada makro, dengan  total sebanyak 12.009 anggota.  Dan seiring  dengan  makin meningkatnya  kesadaran   OAP untuk ekonomi, maka  anggota  KAP Papua  kini hampir mendekati 13.000 anggota.“KAP Papua atas dukungan  Gubernur  Papua kami tetap bangkit dan tetap berjuang untuk bisa memberdayakan OAP  di  bidang ekonomi,”katanya.[Riri]

Sumber : http://www.wartaplus.com/

3 Okt 2016

Solidaritas Rakyat Papua (SRP) Desak Jaksa tunda sidang pembacaan putusan kasus Robert JItma

by on 23.58
2 Aksi SOLPAP dan OKP lainnya di depan teras Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura

SuaraDukaNews : Jayapura, Jubi – Solidaritas Rakyat Papua (SRP) yang terdiri dari sejumlah elemen rakyat Papua mendesak Kejaksaan Negeri Jayapura untuk menunda sidang pembacaan putusan kasus kematian Robert Jitmau. Pembacaab putusan ini akan dilaksanakan pada 5 Oktober 2016 di Pegadilan Negeri Kota Jayapura.
 “Kami mendesak sidang ditunda untuk penyelidikan lebih lanjut karena dugaan besar Roberh mati bukan karena kecelakaan lalulintas tetapi dibunuh,”tegas koordinator Aksi Demo, Daniel Mahuze di depan kantor Kejaksaan Negeri Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Senin (3/10/2016).
Dia mengatakan, karena Robert diduga dibunuh, pihaknya mendesak, pengadilan harus menghadirkan semua saksi yang sudah disebutkan namanya dari saksi-saksi yang sudah diperiksa sebelumnya. Saksi ahli hingga saksi mata di tempat kerjadian harus diminta keterangan juga sebelum membacakan putusan.
“Kita butuh kesaksian mereka. Butuh kesaksian dari dokter yang memeriksa. Saksi ahli tranportasi untuk menentukan Robert  itu mati akibat kecelakaan lalulintas murni atau ada dugaan pembunuhan berencana,” ujarnya.
Kalau tuntutan tidak terpenuhi, kata dia, SRP akan mengelar demo yang melibatkan semua elemen rakyat Papua di Pengadilan Negeri Jayapura saat sidang putusan dilangsungkan.
Petrus Bame, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Kota Jayapura yang tergabung dalam SRP mengatakan sangat tidak masuk akal kalau Robert tewas akibat kecelakaan lalulintas.
“Lihat foto ini. Kalau kecelakaan lalulintas tidak mungkin begini. Pasti mukanya hancur atau tulangnya patah-patah. Robert punya wajah masih utuh. Ini bukan kecelakaan lalulintas,” katanya.
Sementara itu M de Queljoe, Kepala Sub Bidang Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Jayapura yang menerima demonstran mengatakan pihaknya belum bisa memberikan jawaban atas desakan.
“Saya belum bisa memberikan jawaban. Saya berkodinasi dulu dengan kepala dinas,” ungkapnya kepada jurnalis di depan kantor Kejaksaan Negeri Jayapura usai menerima demontran. (*)

Comments System

Disqus Shortname

Full Width CSS