Takut dengan isi pesan dari oknum perwira TNI AL tersebut, Elswita mengirimkan isi pesan itu kepada Wahyudi dan beberapa wartawan di Sorong. Wahyudi lalu melaporkan ke organisasi PWI serta IJTI Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, langkah-langkah yang diambil Bidang Advokasi IJTI Papua dan Papua Barat, yakni membahas kasus ini dengan pihak PWI Sorong dan LBH Pers Sorong. Dan rencananya hari ini Wahyudi didampingi oraganisasi jurnalis akan melaporkan oknum itu ke POM AL Sorong.

"Menolak dan mengutuk keras tindakan semena-mena oknum TNI terhadap insan pers baik kekerasan baik fisik dan verbal kepada setiap wartawan oleh oknum-oknum TNI. Harus diingat, wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh undang-undang," kata Kabid Advokasi IJTI Papua Dan Papua Barat, Chanry Andrew Suripatty dalam keterangan tertulisnya.

Pihaknya juga mendesak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Danlantamal XIV Sorong segera turun tangan untuk membenahi perilaku anggotannya yang semena-mena. Selain itu mendesak Denpom TNI AL untuk menindak oknum Perwira TNI AL sesuai hukum yang berlaku.

"Mendorong Dewan Pers dan juga Komnas HAM RI untuk mengusut tuntas setiap tindakan yang mengancam keselamatan Jurnalis (wartawan). Menyerukan seluruh wartawan baik cetak dan elektronik untuk memboikot setiap liputan kegiatan yang dilakukan oleh TNI hingga kasus ini diproses sesuai aturan," pungkasnya.

SuaraDukaNews_Forum Global untuk Media Development (GFMD), jaringan internasional kelompok bantuan media, menarik perhatian dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk membatasi wartawan asing meliput Papua. Kekhawatiran ini berkaitan dengan penunjukan Indonesia sebagai negara tuan rumah untuk Hari Kebebasan Pers Dunia pada tahun 2017.

"Papua sebenarnya adalah salah satu dari isu-isu yang ada di daftar masalah yang dapat diatasi, di mana semua akses wartawan asing harus lebih baik. Sebenarnya, itu sangat menarik bahwa otoritas lokal lebih gugup jurnalisme dari pihak berwenang di pemerintah pusat, "kata Ketua GFMD Leon Willems setelah pembukaan 2016 Forum Dunia Jakarta untuk Pengembangan Media di Universitas Nusantara Multimedia di Tangerang Selatan, Banten, pada Selasa.

Dia mengatakan, kehadiran wartawan di suatu negara atau daerah penting untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan kontrol sosial. Dalam sistem demokrasi, kontrol publik melalui media adalah prasyarat mendasar, ia melanjutkan.

Berbicara tentang pembatasan untuk kehadiran wartawan di suatu negara atau daerah, Willems mengatakan: "[Dengan pembatasan tersebut] Anda tidak bisa memiliki akuntabilitas, Anda tidak dapat memiliki hak asasi manusia, kebebasan pers, kebebasan berekspresi atau warga negara hak untuk mengekspresikan diri mereka."

Willems lebih lanjut mengatakan kerjasama dan tekanan terhadap pembatasan wartawan kepada pemerintah yang berkuasa internasional bisa menjadi bagian penting dari upaya untuk mewujudkan kebebasan pers.

Dia disebut penangkapan Khadijah Ismayilova, seorang wartawan Free Europe Radio yang juga bekerja untuk Azerbaijan Liberty Radio. Dia ditangkap oleh pemerintah negaranya pada Desember 2014 untuk ditayangkan berita terkait korupsi yang melibatkan keluarga Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Sejak pembebasannya di tengah 2016, Ismayilova belum diizinkan untuk bepergian ke luar negeri hingga saat ini.

"Jika orang ditahan untuk pendapat mereka, karena mereka meneliti cerita bahwa pemerintah korup atau bahwa pemerintah tidak menanggapi korupsi tetapi bertindak terhadap utusan, ini adalah di mana saya pikir masalah keadilan bagi wartawan sangat penting . Jika Anda mendorong wartawan, Anda juga mendorong hak asasi manusia, "kata Willems.

Dalam acara tersebut, Ketua Dewan Pers Indonesia Yoseph "Stanley" Adi Prasetyo mengatakan penyelenggaraan 2016 Forum Dunia Jakarta untuk Pengembangan Media, yang dihadiri paling sedikit oleh 300 tamu internasional, merupakan persiapan menjelang perayaan World Press Freedom 2017 Hari.

"Wartawan dari beberapa negara telah menemukan itu tidak mudah bagi mereka untuk masuk ke Indonesia. Jika mereka sekarang dapat masuk ke negara seperti Ukraina, Pakistan dan Nigeria, yang sebelumnya cukup ketat, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia saat ini sedang melaksanakan politik terbuka," kata Stanley. (peri)

Sumber : awpasydneynews