SuaraDukaNews

Ilustrasi kecelakaan laut - IST

SuaraDukaNews: JAKARTA — Intimidasi terhadap jurnalis masih terjadi di tiga kota di Papua. Bahkan kasus pelecehan seksual jurnalis perempuan didapati di Kota Jayapura.

Sorong, Jubi – Eksistensi masyarakat adat selalu diperhadapkan pada pilihan antara tanah dan uang. Di satu sisi faktanya masyarakat memang butuh uang, di sisi lain tanah adalah syarat keberlanjutan masyarakat adat.

“Persoalan utama kita selalu ada di uang, karena kita butuh uang. Tanah atau uang. Perjuangan kami masih bisa berlanjut karena kami bisa mengatasi godaan uang,” ungkap Kepala Suku Besar Yerisiam Gua, Daniel Yarawobi Minggu (4/12/2016) pada agenda testimoni Masyarakat Adat korban investasi di Balai Diklat Kampung Salak Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Persoalan uang ini mengemuka dalam testimoni korban investasi di acara tersebut. Suku besar Yerisiam Gua, adalah komunitas suku yang menjadi korban pelanggaran kesepakatan investasi perusahaan sawit PT. Nabire Baru di Kabupaten Nabire.

Hadir dalam testimoni tersebut wakil masyarakat adat dari Keerom, Mandobo dan Malind Merauke, Moi dari Sorong, masyarakat adat di Wondama, dan Fak Fak. Seluruh komunitas adalah korban akibat inventasi sawit dan HPH yang bermasalah dan berdampak buruk terhadap eksistensi masyarakat adat setempat. 

Di dalam testimoni diungkapkan bagaimana mayoritas masyarakat adat menerima investasi dan kemudian menjadi korban disebabkan oleh desakan dan godaan uang. Seluruh pengalaman juga mengungkap masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas sebelum melakukan kesepakatan. Rata-rata penandatanganan pelepasan tanah dilakukan lewat oknum dan dengan sogokan-sogokan.

Salah seorang wakil masyarakat adat di Merauke membenarkan soal godaan uang dari pengalamannya sendiri saat berhadapan dengan PT. Bio Inti Agrindo.

“Kami tidak pernah tahu bagaimana perusahaan masuk karena kami pemilik tanah yang sebenarnya. Tidak sencara sadar orang-orang dimintai persetujuan. Pejabat yang bermain sertifikat orang kampung. Lalu disitu bermain daftar hadir di pertemuan yang dihadiri oleh kita punya keluarga masyarakat, Diantara mereka beri tandatangan di absen, lalu kemudian itulah yang jadi landasan kesepakatan,” ujarnya.

Lanjutnya, ketika masyarakat kemudian sadar dan mulai melakukan protes seperti pemalangan, cara-cara uang kembali digunakan untuk meredam tuntutan.

“Saat kami melakukan aksi pemalangan, lalu mereka (para pendukung perusahaan) bawa datang uang dengan amplop, bawa datang kopi, bawa datang motor, terakhir dong bawakan perempuan Korea juga kepada saya. Tapi semua saya tolak, makanya bisa selamat sampai sekarang dan teruskan perjuangan,” ujarnya yang meminta pada Jubi untuk tidak disebutkan namanya.

Menurut Pastor Felix Amias dari SKP Merauke, persoalan ini lazim terjadi karena pemerintah tidak melakukan kontrol terhadap masuknya perusahaan. Setelah masuk pun perusahaan tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai janji.

“Kontrol tidak ada jadi perusahaan suka-suka memberi kepada masyarakat asal menyenangkan supaya jangan baku rebut. Padahal sebetulnya masyarakat tidak puas dengan bantuan seperti itu,” ujar Pastor Amias mereflesikan pengalaman suku Marind dan Mandobo.

Dia mengacu pada jaminan (investasi perusahaan) dalam arti yang sesuai dengan peraturan atau kesepakatan. “Bahwa ada tanggung jawab perusahaan dalam investasi itu saya rasa belum terjadi. Hanya pemberian spontan dalam jumlah yang tidak ada atura,” kata dia lagi.

Hal itu dibenarkan Ketua JPIC Muting dan Kepala Suku Muyu, Mandabo, Jair, Auyu, Darius Nenop. “Masak pemberian seperti Supermi satu karton, gula, ikan kaleng, beras satu sak? Itu cara model apa? Itu semua dikasi tiap bulan saja kalau dihitung harga cacing saja itu belum lunas itu,” kata dia.

Oleh sebab itu, ujar Darius Nenop, barang-barang yang disebut bantuan tidak jelas itu tidak boleh diberikan bila perjanjian belum jelas. “Kalau mau lebih baik seharusnya itu bantuan-bantuan tidak jelas seperti gula beras itu tidak boleh sebelum kita duduk buat perjanjian. Bukti-bukti pelepasan itu bukan kontrak. Di mulut-mulut itu waktu sosialisasi bilangnya mau kontrak sekian puluh tahun, 10 tahun dan seterusnya, tapi pelepasan yang ada di tangan saya sebagai kepala suku itu pelepasan mati. Itu pemerintah harus tanggung jawab,” tegasnya.

Alternatif ekonomi

Menyadari tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan tanah di satu sisi, dan bujuk rayu uang di sisi lain, John Gobay, Dewan Adat Paniai (DAD) di tempat yang sama menawarkan agar ada usaha alternatif bagi masyarakat adat agar tetap berpenghasilan.

“Mari fikirkan alternatif usaha yang bisa membuat masyarakat punya uang. Karena masalahnya di uang dan mental,” kata John.

Dia melanjutkan, masyarakat menjadi cepat tergoda karena masalah uang, dan mentalnya labil juga disebabkan uang, “sehingga alternatif usaha-usaha kecil dibutuhkan untuk bisa menjadi sumber pendapatan, sehingga mereka tidak cepat tergiur dengan investasi yang datang. Ini juga sekaligus untuk mengantisipasi perusakan mental,” ujarnya.

John menyontohkan jenis usaha di daerah pinggiran pantai seperti usaha budidaya ikan, kampung wisata atau ekowisata. Sementara di pegunungan bisa dalam bentuk pengelolaan potensi kebun-kebun tanaman lokal setempat.

“Masyarakat sebetulnya sudah punya kapasitas. Dulu Belanda mengajarkannya, namun sejak integrasi ke Indonesia ini tidak dikembangkan. Setelah 1992 diputuskannya bantuan Belanda lewat IGGI itu banyak usaha-usaha ekonomi produktif yang dikembangkan gereja tapi dipolitisir sehingga tidak berkembang,” kata John lagi.

Dia mengambil contoh usaha perkebunan teh oleh masyarakat di Boven Digoel yang dibuat Belanda, kebun-kebun karet di Agimuga Mimika yang juga warisan Belanda yang tidak diteruskan pengelolaannya.

“Di era Otonomi Khusus, sayangnya warisan itu juga belum dilihat kembali, potensi-potensi sebelumnya ini tidak dikelola. Padahal jika dikelola baik maka kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri,” tegas John.(*)

SuaraDukaNews: MANOKWARI,-Pangdam XVIII Kasuari Papua Barat Mayjen TNI Joppy Onesimus Wayangkau mengimbau, agar 1 Desember 2016 yang selalu diperingati sebagai sejarah Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk tidak dibesar-besarkan.  Hal ini disampaikan Wayangkau disela-sela coffe mourning bersama wartawan di Markas Kodam Kasuari Papua Barat, Selasa (29/11) siang.  Menurut Wayangkau, kalau hanya sekelompok orang yang mengatasnamakan pribadinya untuk menaikan Bintang Kejora pada 1 Desember, entah di pepohonan dibiarkan saja dan tidak perlu dibesarkan ke publik.

Sebab itu hanya memperkeruh keamanan ditengah masyarakat. Apabila ada yang sengaja menaikan bendera, maka silahkan aparat keamanan yang memproses.  Belajar dari pengalamannya di Jayapura Papua, ia pernah bertemu para wartawan disana untuk menyampaikan hal yang sama, misalnya kalau bendera itu dinaikan pada pohon di hutan-hutan, maka sulit untuk dipastikan siapa yang bertanggung jawab.

Namun untuk mengamankan situasi pada 1 Desember mendatang, maka tidak perlu dibesarkan karena hanya kepentingan oknum.  Untuk itu pendekatan yang paling bagus adalah bagaimana melakukan pendekatan kepada para pihak yang tidak ingin membuat situasi Papua ini tidak aman. “Saya yakin bahwa semua orang di Papua tidak bertindak, sebab hanya oknum yang ingin membuat 1 Desember sebagai bagian dari keinginan untuk mengacaukan kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat,” pesan Wayangkau.  Dirinya kembali menyebutkan bahwa setiap 1 Desember memang diakuinya selalu diperingati, namun setidaknya situasi itu harusnya di lupakan dan bagaimana memfokuskan diri untuk membangun Papua ke arah yang lebih baik lagi.

Secara terpisah Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat, George Dedaida mengimbau kepada elemen masyarakat adat Papua untuk tidak melakukan aksi demo pada momen 1 Desember. Pasalnya kegiatan tersebut hanya menganggu keamanan ditengah masyarakat.

Ia mengatakan, setidaknya momen seperti itu digunakan untuk bagaimana membicarakan perkembangan pembangunan di Papua ini. Sebab kalau melaksanakan kegiatan yang bertentangan, dikuatirkan hanya merugikan diri sendiri dan orang lain.  “Saya berharap elemen masyarakat adat Papua Barat untuk menggunakan kesempatan yang ada untuk bersama-sama membangun Papua Barat,” kata Dedaida kepada wartawan, Senin (28/11) malam. [Alberth]

Sumber : http://www.wartaplus.com/

SuaraDukaNews: Jayapura, Jubi – Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua) dideklarasikan Selasa (29/11/2016) di Jakarta dalam rangka menunjukkan sikap dan solidaritas sebagian elemen rakyat Indonesia terhadap aspirasi penentuan nasib sendiri rakyat Papua.

Menyusul eskalasi isu penentuan nasib sendiri West Papua di panggung internasional saat ini, sebagian masyarakat Indonesia juga terdorong untuk mengambil sikap. FRI West Papua dideklarasikan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Selasa siang sebagai gabungan dari partai politik, organisasi mahasiswa, kelompok kebudayaan dan kelompok aktivisme media.

Dalam rilisnya yang diterima Redaksi Jubi Selasa (29/11), mereka menekankan lima latar belakang didirikannya front tersebut.

Surya Anta, Juru bicara FRI West Papua menjabarkan landasan pertama front tersebut dideklarasikan karena kecurangan dan penipuan sejarah status Papua dan integrasinya kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“West Papua adalah teritori koloni tak berpemerintahan sendiri yang diakui PBB dan juga kolonial Belanda di tahun 1949, demikian pula masih diakui pada penyerahan administratifnya ke Indonesia pada 1963, status itu tidak berubah, sebelum dilakukannya penentuan nasib sendiri,” ujar Surya di dalam rilis tersebut.

Satu-satunya legitimasi integrasi West Papua ke NKRI adalah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang, lanjutnya, terbukti tidak sah karena tidak demokratis.

FRI West Papua juga menekankan adanya diskriminasi rasial yang sistematis dan menyejarah di Papua sebagai landasan sikap mereka. 

“Diskriminasi rasial tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan sebelum PEPERA berlangsung, sebagai mana pernyataan Ali Moertopo pada tahun 1966 “ Indonesia tidak menginginkan orang Papua, Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalam pulau Papua. Kalau orang Papua ingin merdeka, silahkan cari pulau lain di Pasifik untuk merdeka. Atau meminta orang Amerika untuk menyediakan tempat di bulan untuk orang-orang Papua menempati di sana”, demikian dikutip oleh Surya dalam rilis tersebut.

Genosida perlahan; penangkapan, penyiksaan dan pemenjaraan bangsa Papua; serta perampokan kekayaan alam tanah Papua adalah tiga landasan selanjutnya pendirian kelompok solidaritas ini.

Kelima landasan itu, membawa FRI West Papua pada kesimpulan bahwa pihaknya dengan sadar harus mengakui, “keberadaan NKRI di West Papua adalah ilegal; sudah terjadi penjajahan di Papua selama 50an tahun; dan West Papua adalah sebuah Bangsa (nation) (yang berbeda dengan bangsa Indonesia--red),” demikian ujar pernyataan tersebut.

FRI West Papua didirikan oleh Partai Pembebasan Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia, PEMBEBASAN, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, Lingkar Studi Sosialis, Perkumpulan Solidaritas Net.

Surya Anta, yang juga berasal dari Partai Pembebasan Rakyat itu di dalam konferensi pers yang masih berlangsung saat ini di LBH Jakarta, Diponogoro 74 Jakarta, menekankan perlunya solidaritas untuk Papua disatukan, “tidak bisa terus-menerus terpencar-pencar. Apa yg kami lakukan di FRI West Papua adalah mencoba menyatukannya,” ujar dia.

Melalui video live, tampak Surya Anta seorang diri di depan forum konferensi pers tersebut menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari para wartawan.

Inisiatif mendukung penentuan nasib sendiri West Papua ini bisa dikatakan yang pertama secara terbuka dideklarasikan di Indonesia. Selama ini, solidaritas masyarakat Indonesia terhadap persoalan Papua biasanya berkisar dalam soal-soal penegakan HAM dan kemanusiaan secara umum, tanpa secara lugas menyebutkan dukungan terhadap Hak Penentuan Nasib sendiri.

Di era 1990-an kelompok-kelompok sipil Indonesia juga pernah melakukan hal serupa dengan mendukung penentuan nasib sendiri Timor Leste. Kelompok-kelompok tersebut seperti Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Rakyat Maubere (SPRIM), Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Leste (SOLIDAMOR) dan Forum Solidaritas Untuk Rakyat Timor Lorosae.(*)

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) konsulat Indonesia meminta dukungan doa atas pelanggaran hak asasi manusia di Papua kepada keuskupan Manado dan sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa.

Hiskia Meage, ketua KNPB Konsulat Indonesia melalui surat elktroniknya kepada suaraPapua.com, Kamis (20/10/2016) menjelaskan, pertemuan dengan sekretaris jendral keuskupan Manado Sulut dilakikan pada tanggal 30 April 2016 lalu.

“Kami lakukan pertemuan dengan keuskupan Manado untuk memberitahukan dan menyerukan  berkas hasil investigasi pelanggaran HAM di Papua dilakukan oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Brisbae Australia yang diberi judul we Will Lose Everything sekaligus minta dukungan doa dan perlindungan terhadap orang Melanesia di Papua Barat,” jelasnya.

Kemudian, setelah hasil investigasi itu diumumkan pada 1 Mei 2016 di Manado, pada tanggal 4 Mei 2016 lalu, KNPB  konsulat Indonesia memasukan Hasil investigasi pelanggaran HAM di Papua tersebut kepada Badan Pekerja Majelis Sinode-Gereja Masehi Injili di Minahasa (BPMS-GMIM) Tomohon, Sulawesi Utara untuk dipelajari.

Setelah dipelajari, pada Rabu 19 Oktober 2016. Pukul: 11:06-11:24 WITA badan pengurus KNPB konsulat Indonesia secara resmi mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (BPMS-GMIM) di Tomohon sulawesi utara untuk mengklarifikasi tentang laporan pelanggaran HAM di Papua.

“Kami lakukan pertemuan di ruang kerjanya Bapak Pdt. Dr. Hendry C. M. Runtuwene, S.Th,.M.Si selaku Sinode GMI Minahasa dan kami juga meminta perlindungan bagi warga Papua yang ada di luar Papua dan memohon dukungan doa untuk penentuan nasip sendiri bagi bangsa Papua barat melalui Referendum di tanah Papua,” jelas Meage.

Kata Meage, menanggapi apa yang disampaikan pihaknya, ketua Sinode GMI Minahasa mengatakan, gereja adalah sebagai pelindung umat manusia, maka anak-anak berhak bermohon atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan permohonan tersebut pun memberi jawaban.

“Perjuangan orang percaya itu harus memohon biar dari pihak manapun yang  memberikan aspirasi kepada pimpinan  gereja adalah menjaga sebagai umat ciptaannya harus beri keadilan, kebebasan dan menjaga sebagai lingkungan hidup sebagai manusia yang baik bila tidak mengatasi maka itu adalah Dosa dan menjaga sebagai umat ciptaannya  apa lagi pelanggaran HAM  yang  terjadi,” katanya mengutip pernyataan Runtuwene.

Lanjut Runtuwene, “Saat ini, kami sudah lihat dan saya akan teruskan kepada atasan dan akan diteruskan ke gereja-gereja GMIM di tanah minahasa untuk mendoakan pelanggaran HAM di Papua,” katanya.

Ketua KNPB Konsulat Indonesia, Hiskia Meage mengatakan, KNPB Konsulat Indonesia telah meminta doa dan perlindungan bagi rakyat Papua dan kondisi rakyat Papua di tanah Papua. Dan permintaan tersebut, kata dia, telah disambut dengan baik oleh pimpinan gereja katolik dan GMI di Manado dan Minahasa.

“Sinode GMI Minahasa sudah sampaikan kepada kami mahasiswa maupun masyarakat Papua yang ada di luar Papua dan lebih khusus di tanah minahasa Adalah  sebagai manusia Ciptaan oleh yang maha kuasa. Dan GMI Minahasadansinode bersama gereja-gereja berkewajiban menjaga dan melindungi sesama sebagai umat Tuhan dan akan terus mendoakan nasib rakyat Papua” katanya.

 Meage mengungkapkan, pihaknya selalu mendapat teror secara langsung dan tak langsung dari orang tak dikenal maupun militer Indonesia terhadap mahasiswa, terutama aktivis KNPB dan akvitis pro Papua Merdeka di Sulawesi Utara.

“Pada saat kami sedang pertemuan, ada satu orang yang kami tidak kenal menaruh alar perekam suara di bawah kursi tempat pertemuan KNPB Konsulat Indonesia dan Pdt. Runtuwene. Dan kemudian kami lihat ada beberapa intel polisi yang selalu buntuti dan ikuti setiap aktivitas kami di luar. Dan hal itu sudah kami sampaikan kepada Pdt. Runtuwene bahwa ancaman nyata berupa teror seperti inilah yang kami selalu hadapi,” katanya.

Melihat adanya hal yang tidak beres itu, kata Meage, Pdt. Runtuwene selaku Sekretaris sinode mendoakan para aktivis KNPB. Pada saat berdoa, orang-orang yang diduga intel tersebut terus memantau dan mengambil gambar dari pintu masuk ruang pertemuan.

Berikut Foto-Fotonya :










Diakhiri rangkaian diskusi, menutup dengan doa oleh Bapak Pdt Dr. Hendry C. M. Runtuwene, S.Th;M.si  selaku Sekretaris sinode. Dalam keadaan berdoa juga pihak ketiga terus memantau dan mengambil gambar dari pintu masuk ruang pertemuan. (hanya kami tidak mengambil gambar pihak ketiga itu).

Sumber : Ketua KNPB Konsulat Heskia Meage 

"Karena kehadirannya lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya," tutur Pigai.

Salah satu problem atas kehadiran Presiden di Papua juga diduga lebih banyak menghabiskan APBD Papua yang mencapai miliaran rupiah. Jika makin banyak Presiden kunjungi, kata dia, makin banyak APBD Papua yang terkuras. Lanjut dia, Kita lebih banyak kritik orang Papua menghabiskan uang otonomi khusus, padahal justru dana Otsus tersebut juga diduga tersedot ke kegiatan kunjungan semacam ini.

Berbeda dengan kunjungan Presiden Gus Dur, tambah Pigai, sekali melakukan kunjungan ke Papua terjadi perubahan secara signifikan dalam berbagai dimensi pembangunan. Salah satu kegagalan Presiden Jokowi untuk memberi manfaat dalam Kunjungan kerja ke Papua juga disebabkan karena Presiden tidak pernah memiliki grand design, dan time frame soal penyelesaian masalah Papua secara komprehensif sehingga berjalan tanpa arah, terkesan amburadul dan tidak terkontrol.

"Saya kira pada masa yang akan datang rakyat harus mencari figur Presiden yang tepat untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang kian rumit ini," pungkas dia.

[rnd]

Sumber : https://www.merdeka.com/peristiwa/5-ribu-pelanggaran-ham-terjadi-jokowi-dilarang-kembali-ke-papua.html

Laporan dari Vanuatu mengatakan Papua Barat siap untuk diberikan keanggotaan penuh dari Melanesian Spearhead Group (MSG) pada bulan Desember.

The Daily Post mengatakan ini diumumkan oleh kursi MSG, Kepulauan Solomon perdana menteri Manasye Sogavare, di Port Vila pada pertemuan dengan perwakilan Papua Barat.

Mr Sogavare dilaporkan mengatakan Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru gerakan FLNKS akan mengakui Papua Barat di MSG Leaders Summit berikutnya di Vanuatu bahkan jika Papua Nugini dan Fiji menjauh.

KTT MSG direncanakan untuk pekan lalu dibatalkan tanpa alasan yang diberikan setelah sudah ditangguhkan pada awal tahun.

Gerakan United Liberation untuk Papua Barat telah berusaha untuk menjadi anggota penuh dari MSG yang tahun lalu membuat Indonesia sebagai anggota asosiasi.

Ketua Pastor Vanuatu Asosiasi Free West Papua Allan Nafuki mengatakan jika Fiji dan Papua Nugini tidak muncul untuk pertemuan puncak berikutnya, tiga anggota lain tidak akan memiliki pilihan lain kecuali untuk pergi ke depan dan memilih Papua Barat menjadi anggota MSG penuh.

Kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan Indonesia di Papua Barat dibesarkan oleh beberapa negara Kepulauan Pasifik di PBB bulan lalu, memicu kecaman dari Jakarta atas dugaan campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia.

SuaraDukaNews : Apakah Papua Nugini dan Fiji menghadiri KTT MSG Leaders 'berikutnya di Port Vila atau tidak, datang minggu kedua atau ketiga bulan Desember

“Bisa dibilang Wiranto itu mengalihkan konteks. Konteks (pelanggaran) HAM di Papua itu sipil politik (Sipol) sekali. Meski ada ekonomi sosial dan budayanya. Tetapi akarnya adalah Sipol. Jadi itu erat kaitan dengan aspek self-determination masyarakat asli. Bukan lagi sekedar masyarakat hukum adat,” ungkap Emil yang merupakan salah satu penulis buku Beragam Jalur Menuju Keadilan, Pluralisme Hukum dan Hak-hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara (2012).

Konflik horizontal dan pelanggaran HAM masa lalu di Papua dapat diselesaikan secara adat, ujar Wiranto seperti dilansir tempo.co, Rabu (5/10). "Kalau Yudisial itu 'win' dan 'lose' di pengadilan, tapi kalau nonyudisial 'win-win' karena ada mufakat," katanya.

Wiranto juga mengatakan bahwa cara nonyudisial itu belum diterapkan secara luas dan tidak memiliki mekanisme nasional. Atas dasar itulah pihaknya hendak merancang penyelesaian yang bersifat win-win.

Pernyataan Wiranto tersebut dibantah oleh Emil Ola Kleden, Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka, yang dikonfirmasi Jubi, Kamis (6/10/2016). Baginya hal tersebut hanya untuk mengalihkan konteks pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

“Bisa dibilang Wiranto itu mengalihkan konteks. Konteks (pelanggaran) HAM di Papua itu sipil politik (Sipol) sekali. Meski ada ekonomi sosial dan budayanya. Tetapi akarnya adalah Sipol. Jadi itu erat kaitan dengan aspek self-determination masyarakat asli. Bukan lagi sekedar masyarakat hukum adat,” ungkap Emil yang merupakan salah satu penulis buku Beragam Jalur Menuju Keadilan, Pluralisme Hukum dan Hak-hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara (2012).

Emil menjelaskan bahwa hukum adat itu adalah antar masyarakat. Sedangkan antara masyarakat dengan negara konteksnya adalah ‘determination’. “Musyawarah penyelesaian sengketa antar masyarakat itu ada mekanisme adatnya. Umumnya masyarakat punya mekanisme itu. Tapi tidak ada masyarakat yang punya mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran HAM” ujar Emil.

Sebelumnya kepada CNN Indonesia, Rabu (5/10), Wiranto juga mengatakan bahwa penyelesaian konflik secara adat saat ini mulai hilang di daerah. “Budaya itu sekarang hilang tatkala kita langsung orientasinya ke budaya win and lose,  pengadilan. Apa-apa pengadilan,” kata dia.

Terhadap hal tersebut Emil Kleden menegaskan bahwa persoalan Papua itu bukan dalam konteks Masyarakat Hukum Adat (MHA) seperti yang dibicarakan Indonesia, dalam arti hak atas tanah, otonomi komunitas dan seterusnya.

“Papua itu konteksnya IPs (Indegenous Peoples) yaitu self-determination. Papua itu bangsa, bukan kampung. Papua itu negeri. Hak yg dituntut adalah hak atas negeri, bukan hak kelola dsb itu,” tegas Emil.

Emil sangat menyesalkan pejabat negara setingkat Menkopolhukam tidak memahami bahwa pelanggaran HAM adalah tanggung jawab ‘duty bearer’ (pemegang kewajiban). 

“Aneh ya pejabat negara Menkopohukam bicara begitu. Apa dia tidak tahu kalau pelanggaran HAM itu oleh ‘duty bearer’? Apa Pak menteri kira  HAM itu perdata atau pidana biasa kah? Apa dia sudah lupa Timor Leste?” ujar Emil.

Duty Bearer adalah pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dari pemegang hak (rights-holder). Pihak yang dimaksud adalah negara/pemerintah berserta seluruh fungsi negara dan pemerintahannya.(*)


Sumber : http://tabloidjubi.com/