SuaraDukaNews: Rakyat West Papua

Tampilkan postingan dengan label Rakyat West Papua. Tampilkan semua postingan

6 Feb 2017

Masyarakat Papua syukuri ruang kerja ULMWP di Sekretariat MSG

by Unknown on 07.22

Masyarakat yang hadir dalam syukuran sedang mendengarkan pidato politik ULMWP – Jubi/ Wesai

Wamena, Jubi - Masyarakat Papua di Wilayah adat Lapago yang terdiri dari 3 suku besar , Lanny , Yali dan Hubula menggelar Ibadah Syukuran atas capaian kerja-kerja United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) sejak didirikan hingga tahun 2017 ini. Capaian terakhir yang disyukuri adalah kebijakan protokol MSG terhadap ULMWP sebagai anggota dan penyediaan ruang kerja khusus di sekretariat MSG yang diberikan secara resmi kepada ULMWP.

Syukuran yang dipusatkan di halaman kantor ULMWP dalam negeri, Jl. Trikora Kompleks Maplima Wamena, Senin (06/02/2017) itu dihadiri sekitar 1.500 orang masyarakat Papua. Kehadiran masyarakat ini sekaligus memperingati 2 tahun diterimanya ULMWP sebagai anggota observer di MSG yang hampir bertepatan dengan HUT Pekabaran Injil di Papua 5 Februari 2015 lalu.

“Dalam usia yang muda ULMWP telah berhasil mencapai berbagai kemajuan politik,” kata Pdt. Theo Wetipo, S. Th, saat membacakan pidato tertulis Sekretaris Jenderal ULMWP Octovianus Mote

Dikatakannya, dalam tahun pertama ULMWP bukan saja menjadi anggota observer MSG namun juga mampu menetapkan masalah Papua dalam agenda utama pertemuan tahunan forum negara-negara Kepulauan Pasifik. Sedangkan dalam tahun kedua ULMWP sukses memastikan bahwa Papua bukan lagi masalah negara-negara di kawasan Melanesia melainkan menjadi masalah kawasan Pasific

“Hal ini terlihat jelas dengan menguatnya masalah Papua dalam pertemuan tahunan kepala negara-negara Pulau Pasifik, di Phon Pei, ibukota Negara Federasi mikronesia. Dalam komunike, mereka nyatakan bahwa masalah hak asasi manusia Papua akan selalu berada dalam agenda pertemuan tahunan mereka” katanya

Sementara itu, Octovianus Mote yang dihubungi Jubi mengakui kemajuan luar biasa ULMWP adalah saat Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Manasye Sogavare membentuk wadah baru bernama Pacific Island Coalition on West Papua (PICWP).

"Buah komitmen dari wadah ini telah kita saksikan bersama saat tujuh kepala negara berpidato di depan sidang umum PBB. Semua fakta ini perlu dipahami secara baik agar tidak terpancing isu murahan yang disebarkan oleh pemerintah Indonesia dan kaki tangannya” ujar Mote.

Lanjut Mote, propoganda murahan itu misalnya ada pihak yang mengklaim ULMWP bukan anggota MSG, padahal saat ini Indonesia dan ULMWP duduk setara dalam setiap pertemuan resmi pimpinan MSG, protocol MSG memperlakukan ULMWP sebagai anggota yang memiliki hak sama.

“Di awal tahun 2017 tepat tanggal 17 Januari, ULMWP resmi mendapatkan ruang kerja di sekretariat MSG” kata Mote.

Syukuran yang dilakukan hanya sehari setelah HUT Pekabaran Injil tersebut dirangkaikan juga dengan pengukuhan 31 pengurus dewan adat sub suku dari delapan kabupaten di Papua

Kegiatan ini berlangsung dibawah pengawasan aparat kepolisian Polres Jayawijaya. Ibadah Sukuran dan pengukuhan pengurus sub suku dewan adat itu dipimpin Pdt. Isak Asso. Upacara dilakukan secara adat masyarakat Pegunungan Tengah dengan menyembelih 12 ekor babi dan makan bersama. Para polisi dari Polres Jayawijaya yang mengamankan kegiatan itupun ikut makan bersama dengan masyarakat yang hadir dalam syukuran tersebut. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com/

30 Sep 2016

# Rakyat West Papua

Diskusi Publik, Maraknya penindasan terhadap rakyat Papua Bersama Tuan Filep Karma dan Bung Surya Anta

by Unknown on 08.22

SuaraDukaNews : AMP BANDUNG_Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) perkerja sama dengan beberapa organisasi, pembebasan rakyat papua di bandung jawa barat dan mengadakan kegiatan diskusi publik bersama TN. FILEP KARMA dan Bung SURYA ANTA.

Diskusi ini hadir sebagai respon terhadap maraknya penindasan-penindasan rakyat Papua yang tak kunjung usai, dan pemerintah Indonesia menutup pemberitaan.

Media-media tak diperbolehkan meliput berlangsungnya proses kolonisasi Indonesia terhadap bangsa Papua yang mengambil bentuk pembunuhan, diberangusnya demokrasi, dan kemiskinan.

Kami aliansi mahasiswa papua (AMP) dan rakyat papua sangat berterima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan gabungan organisasi pembela demokrasi di indonesia dan sangat berterimakasih kepada Rakyat Indonesia yang sedang berjuang demi kemanusian rakyat papua.

Kami tetap satu dalam perjuangan membela nasib-nasib rakyat miskin di indonesia, kami satukan barisan dan kami bersatu melawan, kekerasan TNI/POLRI, penindasan,pemerkosaan, perampasan hak-hak rakyat , dan melawan pembumkaman ruang demokrasi di seluruh indonesia dan terlebih kusus di seluruh tanah papua. salam perjuangan FWP.

27 Sep 2016

# ULMWP

KNPB Mewakili Rakyat Papua, Mengucapkan Terima Kasih Kepada 7 Negara yang Angkat isu West Papua di PBB

by Unknown on 21.32

SuaraDukaNews : Jayapura_Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB), seluruh Pengurus KNPB Wilayah dan KNPB Konsulat serta atas nama Bangsa Papua sorong sampai Merauke menyampaikan terima kasih kepada tujuh (7) negara Pasifik yang mengankat isu West Papua di PBB.

Kami patut bersyukur kepada Tuhan karena selama kurang lebih 50 tahun suara rakyat Papua dibungkam oleh kolonial Indonesia di West Papua, tetapi perjugan suci rakyat Papua itu bisa didengar oleh 193 negara anggota PBB tahun ini dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Berikut adalah 7 negara dari Pasfik yang angkat isu West Papua pada saat pidato kenegaraan di Sidang Majelis Umum PBB ke-71 dan pernyataannya:
PM Solomon Islands (Manasseh Sogavare)
PM Tuvalu (Enele Sosene Sopoaga)
PM Vanuatu (Charlot Salwai Tabimasmas)
PM Tonga (Samuela Akilisi Pohiva)
Presiden Marshall Islands (Hilda C. Heine)
Presiden Nauru (Baron Divavesi Waqa)
Permanent Reprentative Palau Mr.Caleb Otto Perwakilan Pemerintah Solomon (Barrett Salato)

Pidato dari 7 negara ini dibantah oleh Indonesia tetapi, apa yang dilakukan oleh delegasi Indonesia adalah bagian dari pencitraan dan "lepar batu sembunyi tangan".

Sikap Indonesia hanyalah untuk menghidar dari masalah yang dia (Indonesia) lakukan di West Papua. Sebab indonesia merasa rakyat Papua diperlakukan dengan baik. Namun yang perlu dipertanyakan adalah:
1. Mengapa tidak mengijinkan wartawan Asing (Internasional), Pelopor Khusus PBB dan tim Pencari Fakta yang diminta oleh Forum Kepulauan Pasifik (PIF) masuk ke Papua?
2. Mengapa Indonesia menutupi akses pantauan dunia Internasional secara langsung di Papua?

Dengan pertanyaan diatas, kami yakin negara pedukung di pasifik dan negara lain di dunia mengerti bahwa, Indonesia sedang menutupi sesuatu. Bantahan dan tuduhan Indonesia terhadap negara Pasifik di sidang PBB tersebut adalah hanya pencitraan nama baik.

Kami Pejuang dan Rakyat Papua patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada nagara Pasifik yang perihatin dengan perjuagan rakyat Papua untuk hak penentuan nasib sendiri dan pelanggaran HAM secara sitematis yang masih masif dan terstruktur oleh kolonial Indonesia.

Sekalipun dari hasil pidato tersebut kami belum tau apa yang akan terjadi tetapi, yang sangat penting adalah kondisi Papua bisa diketahui oleh negara-negara di dunia dan mereka akan sadar bahwa wilayah Papua masih ada kolonialisme.

Segala upaya Indonesia untuk mempertaahankan kolonialismenya di West Papua dan berusaha menyebunyikan kebusukan mereka tetapi, kami percaya bahwa tidak akan bertahan lama, sebab tahun ini 7 negara yang bicara dan tahun depan akan meningkat, banyak negara akan bicara di PBB dan akan ada resolusi PBB untuk West Papua.

Apapun upaya Indonesia di West Papua dan di tingkat Internasional hanya bentuk pencitraan saja.

Semoga publik Internasional dan PBB tidak ditipu dengan kemunafikan Indonesia.

Kebenaran terkadang terlambat tetapi kebenaran tidak pernah salah dan tidak akan pernah kalah. Sebab selama rakyat Papua belum memberikan hak politik untuk menetukan masa depan bangsa maka anak cucu akan bangkit untuk terus berjuang.

Dan satu hal lagi yang perlu Indonesia ingat adalah, masalah Papua bukan masalah regional atau masalah dalam negeri, masalah Papua adalah masalah dunia Internasional "Catat kalimat itu dengan baik, KNPB bersama rakyat Papua tidak akan diam".

Badan Pengurus Pusat (KNPB)

Ones Suhuniap

Sekertaris Umum

24 Sep 2016

# Tuvalu

Tiga negara tegaskan hak penentuan nasib sendiri bagi Rakyat West Papua di PBB

by Unknown on 03.15

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, dalam pidatonya dihadapan Majelis Umum PBB Jumat, (23/9/2016) mendukung hak penentuan nasib sendiri West Papua - unmultimedia.org

Manasseh Sogavare menekankan hubungan tak terpisahkan antara pelanggaran HAM dan kehendak penentuan nasib sendiri West Papua sebagai dua sisi pada mata koin yang sama, karena keinginan menentukan nasib sendiri itu berdampak langsung pada pelanggaran HAM yang dialami oleh rakyat West Papua selama ini.

SuaraDukaNews : Jayapura, Jubi – Tiga negara, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Tuvalu, menekankan dukungan mereka atas hak penentuan nasib sendiri West Papua di hadapan sesi Debat Majelis Umum PBB ke-71, Jumat (23/9/2016) di New York City-Amerika Serikat.

Pelanggaran HAM dan kehendak penentuan nasib sendiri West Papua adalah dua sisi pada mata koin yang sama, karena keinginan untuk menentukan nasib sendiri itu berdampak langsung pada pelanggaran HAM yang dialami oleh rakyat West Papua selama ini.

Manasseh Sogavare menekankan hubungan tak terpisahkan itu dalam pesan pidatonya untuk West Papua sepanjang 1 Menit 79 detik di hadapan 193 negara-negara anggota PBB.

“Kepulauan Solomon ikut prihatin atas pelanggaran HAM terhadap orang Melanesia di West Papua. Pelanggaran HAM di West Papua dan perjuangan untuk mendapatkan hak penentuan nasib sendiri adalah dua sisi dari koin yang sama,” tegasnya.

Dia menyatakan berbagai laporan terkait pelanggaran HAM di West Papua menunjukkan bahwa keinginan menentukan nasib sendiri berdampak langsung pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia di Papua yang bertujuan untuk memperkecil segala bentuk oposisi (terhadap Indonesia).

Secara khusus Perdana Menteri Solomon juga menggarisbawahi penghormatan terhadap kedaulatan suatu negara sebagai hal yang penting. Namun, dia tegaskan, keabsahan yurisdiksi (status hukum) atas kedaulatan tersebut juga harus menjadi perhatian.

“Jika yurisdiksi kedaulatan itu berdiri atas dasar rangkaian keputusan yang masih dipertanyakan, maka sudah sepatutnya menggunggat keabsahaan argumen kedaulatan itu, dalam hal ini terkait keputusan New York Agreement 1962, dan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 (di West Papua),” ujar dia.

New York Aggrement 1962 adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia terkait administrasi teritori West New Guinea (sekarang Propinsi Papua dan Papua Barat).

Kesepakatan itu meminta PBB menangani administrasi teritori tersebut, dan menetapkan syarat-syarat sosial yang harus dipenuhi PBB sebelum pemindahan kekuasaan administrasi kepada pemerintah Indonesia. Kesepakatan tersebut ditandatangani 15 Agustus di Markas Besar PBB, New York City difasilitasi oleh Amerika Serikat.

Hal senada dinyatakan oleh Charlot Salwai Tabimasmas, Perdana Menteri Republik Vanuatu, yang meneruskan pernyataan Manasseh Sogavare untuk mendesak PBB mengambil inisiatif dan tindakan kongkrit untuk mengatasi persoalan West Papua.

“Masalah HAM di West Papua masih belum terurai. Dengan keyakinan moral yang sama seperti yang disampaikan sebelumnya, mendesak PBB mengambil tindakan kongkrit untuk mengatasi persoalan ini. PBB hendaknya tidak tutup mata atas HAM yang dilanggar di West Papua. Rakyat di sana sudah meminta dukungan PBB dan mencari terang atas harapan mereka terhadap kebebasan untuk menjalankan hak azasi di atas tanah mereka agar dapat bebas menegaskan kembali identitanya,” ujar Salwai.

Sementara itu, Enele Sosene Sopoaga, Perdana Menteri Tuvalu, menekankan prinsip penentuan nasib sendiri sebagai hak yang harus dihormati dan dimuliakan.

“Pelanggaran HAM di West Papua dan kehendak mereka untuk mendapatkan hak penentuan nasib sendiri, adalah kenyataan. Kenyataan itu tidak boleh terus menerus diabaikan oleh lembaga besar dan aula hebat ini. Badan ini harus memperhitungkan, tidak boleh membiarkan tindakan-tindakan yang bersembunyi dibalik topeng “non-intervensi” dan kedaulatan, sebagai alasan untuk tidak bertindak apa-apa,” tegas Sopoaga dengan nada yang sama atas sikapnya terhadap Taiwan.

Dia menuntut PBB harus bertindak terkait isu tersebut, “dan mencari solusi yang bisa dikerjakan untuk memberi otonomi bagi masyarakat asli West Papua,” ujarnya.

Respon Pemerintah Indonesia

Sehari sebelumnya, Kamis (22/9/2016) Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine, perempuan pertama yang memimpin di kawasan Pasifik, juga menegaskan komitmen negaranya terhadap hak azasi manusia di West Papua, dan meminta PBB melakukan kerja kongkrit.

“Saya meminta Dewan HAM PBB memulai penyelidikan yang kredibel dan independen terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di West Papua,” ujarnya.

Demikian pula Nauru (22/9) menekankan keprihatinannya terhadap situasi West Papua.

“Nauru juga sangat prihatin atas situasi yang terjadi di West Papua, termasuk pelanggaran HAM seperti yang ditekankan oleh hasil komunike Pacific Islands Forum (PIF), bahwa penting segera ada dialog terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait situasi ini.”

Terkait hal itu, Kepulauan Solomon meminta negara Indonesia bekerja sama mengatasi pelanggaran HAM di West Papua.

“Menambah suara-suara dari negara-negara anggota lainnya; organisasi masyarakat sipil, yang prihatin atas pelanggaran HAM di West Papua; sebagai pemimpin MSG, dimana Indonesia sebagai associate member dan ULMWP sebagai observer, Kepulauan Solomon menegaskan perlunya hubungan konstruktif dengan indonesia dan berharap agar indonesia bekerja sama untuk mengatasi pelanggaran HAM di Papua,” ujar Sogavare di pengujung pidatonya terkait West Papua.

Seperti diketahui, Kepulauan Solomon memimpin Koalisi Kepulauan Pasifik untuk West Papua (PICWP) yang didukung oleh Vanuatu, Tuvalu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tonga, FLNKS-Kaledonia Baru, ULMWP dan Aliansi NGO Kepulauan Pasifik (PIANGO).

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, pada kesempatan yang sama, Jumat (23/9) tampak tidak memberikan pernyataan apapun terkait West Papua. Wapres Kalla menegaskan komitmen Indonesia pada perdamaian dunia, persoalan Israel dan Palestina serta isu-isu pembangunan secara umum.

Seperti diketahu, keputusan komunike Pasifik Islands Forum (PIF) tahun 2015 membentuk misi ‘Tim Pencari Fakta’ ke West Papua, tidak ditanggapi pemerintah Indonesia karena tidak nyaman dengan istilah tersebut, sambil terus menegaskan kedaulatan Indonesia atas West Papua.

Berdasarkan laporan Human Right Watch (HRW) tahun 2015, yang bertajuk Indonesia’s Restrictions on Media Freedom and Rights Monitoring in Papua, sejak tahun 2006 hingga tahun 2013, upaya utusan-utusan khusus PBB memonitor persoalan HAM di Papua tidak membuahkan hasil.

Bulan Januari 2006, Juan Mendez, special envoy Sekjen PBB terkait pencegahan genosida, menyatakan keprihatinannya atas hambatan pemerintah Indonesia terhadap pengawasan HAM di Papua. Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia juga tidak menggubris permintaan kunjungan oleh Special Rapporteur PBB, Frank La Rue, terkait promosi dan perlindungan hak berpendapat dan berekspresi.

“Dengan nada ramah, mereka berjanji: ‘Ya, kami sedang menentukan tanggal yang tepat, kami senang sekali menerima anda, dan sedang mencari tanggal yang tepat.’ Namun tanggal itu tidak pernah ada. Itu kan bentuk penolakan dengan cara halus. Saya kira itu menunjukkan banyak hal sedang disembunyikan di Papua,” ujar Frank La Rue seperti dikutip oleh laporan tersebut.(*)

Sumber : http://tabloidjubi.com/

19 Sep 2016

# ULMWP

KNPB Mediasi Rakyat West Papua, Gelar Mimbas Bebas Dukung 7 Negara Asia Pasifik

by Unknown on 20.40

Rakyat West Papua Siap Menentukan Nasib sendiri

SuaraDukaNews:JAYAPURA-Komite Nasional Papua Barat KNPB menyatakan mendukung 7 negara asia pasifik yang mendorong pelangaran HAM Papua di sidang PBB New York Amerika Serikat. Sidang tersebut berlangsung tanggal 15 September 5 Oktober 2016, KNPB salah satu media aspirasi rakyat tetap melakukan aksi mimbar bebas di Asrama Uncen Senin (19/09/2016)kemarin. Aksi mimbar bebas di Perumnas tiga waena dihadiri ratusan anggota KNPB dan diback up polres Jayapura.

Negara yang akan membicarakan masalah Papua di sidang tahunan di PBB America Serikat adalah Vanuatu,Salomon,Tuvalu,republik Nauru, Kerajaan Tonga, Republic Marshal, Republik,Caribean,Negara Australia,New Seland . Demikian kata Ketua I KNPB Agus Kossay di Waena Perumnas Tiga.

Ketua I KNPB Agus Kossay menyatakan aksi mimbar bebas ini untuk mendukung 7 negara yang membicarakan masalah HAM Papua di Amerika Serikat dan rakyat Papua tetap mendukung untuk menuju penentuan nasib sendiri di West Papua.

Dikatakan, rakyat Papua memberikan apresiasi dan mendukung penuh kepada 7 negara Asia Pasifik dan Eropa bekerja keras mendukung ideology Papua merdeka pada sidang tahunan di New Year Amerika Serikat. “Ini salah satu solusi untuk menuju Referendum,”katanya.

Lanjut Kossay meminta para tokoh dan elit politik yang berjuang ideologi Papua merdeka harus berada di garis terdepan bersama rakyat Papua karena tidak lama lagi kita akan menentukan nasib sendiri, oleh karena itu,rakyat jangan berjuang sendiri-sendiri tetapi rapatkan barisan melawan kolonialisme di Tanah Papua . “Di dalam sidang itu akan membicarakan refereedum terhadap rakyat bangsa Papua barat,”kata dia,

Agus menyatakan gagalnya diplomasi Indonesia membuat mereka sudah mulai melakukan intimindasi, teror terhadap rakyat Papua sangat luar biasa yang terjadi akhir-akhir ini. Untuk itu, warga dihimbau tetap menjaga situasi ini dan menghidari hal-hal yang merugikan masyarakat, terutama minuman keras. (ek/don)