SuaraDukaNews

Jayapura, Jubi – Bupati Yahukimo terpilih Abok Busup mengatakan, telah menganggarkan dana pendidikan Rp15 miliar pada 2017 untuk mahasiswa kabupaten itu yang kuliah tersebar di seluruh Indonesia.

"Saya berharap adik-adik yang kini duduk di bangku kuliah agar bisa belajar dengan baik, kalian tidak usah khawatir dengan dana pendidikan, karena pemerintah daerah sudah menyediakan dana untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp15 miliar," katanya disambut tepuk tangan mahasiswa di Asrama Yahukimo, Jayapura baru-baru ini.

Busup mengatakan, stafnya sedang mendata mahasiswa asli Yahukimo yang sedang menempuh pendidikan di seluruh Indonesia.

"Datanya harus valid agar penyaluran anggarannya juga tidak salah alamat, saya juga baru tahu bahwa ada mahasiswa asli Yahukimo yang kini menempuh pendidikan di Ternate, Ambon, Aceh, dan beberapa wilayah di Indonesia, ini menandakan anak-anak Yahukimo juga punya niat untuk mencari pendidikan yang lebih baik," ujarnya.

Busup juga berjanji pihaknya tidak akan menahan dana pendidikan yang merupakan hak para mahasiswa.

"Saya sudah perintahkan Kepala Dinas Pendidikan Yahukimo untuk menulis daftar nama-nama mahasiswa yang kini menempuh pendidikan di dalam Papua mapun di luar Papua, dengan begitu kita bisa tahu jumlah anak-anak kita yang lagi sekolah sehingga ketika pemberian uang kuliah bisa langsung diberikan kepada yang bersangkutan, kalau terlambat pembayaran dari Pemda, saya tidak segan-segan mengganti kepala dinasnya," katanya.

Ia berharap semua mahasiswa Yahukimo memiliki tabungan BRI atau Bank Papua untuk mempermudah transfer beasiswa. Sebab di Yahukimo hanya ada dua bank tersebut.

Ketua Asrama Komunitas Pelajar dan Mahasiswa Yahukimo (KPMY), Habel Pusop mengatakan, sangat senang karena ada perhatian serius dari Abok Busup sebagai kepala daerah terhadap mahasiswa yang kini menempuh pendidikan di seluruh Indonesia. (*)

Sumber : http://tabloidjubi.com/

SuaraDukaNews : Jayapura,Jubi- Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) mengelar pemutaran film perjalanan seorang tokoh pembela HAM, Munir Salid Taib yang akrab dipanggil Munir di  Auditorium Universitas Cenderawasih, Jayapura, Rabu (28/9/2016).

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fisip Uncen Putra Rumagia mengatakan, sosok perjuangan Munir sangat diperlukan di era sekarang karena memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Hari ini sosok seperti dia sudah hilang, kita lihat dari film tersebut Munir sangat tegas dalam memperjuangan ketidakadilan di republik ini,” katanya kepada Jubi (28/09/016).

Menurut  Rumagia, Munir sosok  yang sangat tegas, disiplin, dan sangat berani dalam memperjuangkan keadilan dari setiap  pelanggaran yang dibuat negara.

“Kami berharap bangsa ini harus lebih maju dan menghargai setiap orang yang berjuang dalam penegakan HAM  dan juga kemerdekaan setiap manusia," katanya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Universitas Cenderawasih Dony Gobay mengatakan, sosok Munir tidak bisa ditemukan di zaman sekarang.

“Dalam kondisi kekinian dalam banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua ini,” katanya.

Melaui pemutaran film bertema “Merawat Ingatan Seperti Merawat Akal Sehat Harus Selamanya” ini, Gobay berharap generasi baru mengingat kembali perjuangan seorang pembela HAM.

“Apapun yang diperjuangan sesuatu yang benar itu menjadi benar adanya, karena itu paling penting bagi seorang pejuang HAM adalah selalu berjuang,” katanya.

Artinya, tambahnya, tidak ada sesuatu yang tidak mempunyai nilai dari apapun yang diperjuangkan Munir beberapa tahun silam yang dikenang hari ini.

“Sangat penting dan sudah ada dalam lembaran sejarah pembela Hak Asasi Manusia di negara ini,”tegasnya.

Munir diracun pada 7 September 2004 dalam perjalanan dari Indonesia menuju Amsterdam, Belanda saat terbang dengan pesawat Garuda Indonesia.(*)


Sumber : http://tabloidjubi.com/

“Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun ada orang yang memiliki kepandaian tinggi, akal budi, dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” (Pdt. I. S Kijne tentang masa depan rakyat Papua Barat di Wasior Manokwari, 25 Oktober 1925)

Sumber : http://www.kabarmapegaa.com/

Festival ini membawa Kepulauan Pasifik bersama-sama dari Melanesia, Mikronesia dan Polinesia bersama-sama untuk merayakan budaya yang beragam dan dinamis dari Pasifik. Tarian dan lagu-lagu Papua Barat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran untuk kebebasan Papua Barat danThe Pasi fic Breeze Band menulis lagu Gratis Papua Barat mereka sendiri untuk menunjukkan dukungan bagi keluarga Kepulauan Pasifik mereka di Papua Barat.

SuaraDukaNews : Jakarta_Salah satu pekerjaan rumah terbesar Indonesia sejak 1969 hingga kini adalah kondisi kebebasan pers di Papua. John Saltford lewat bukunya “The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua 1962-1969” (Saltford, 2003) mengungkapkan bahwa pembatasan pers di Papua sudah berlangsung sejak tahun 1963 silam. Demikian pula,  pakar dari Universitas Victoria, Richard Chauvel dikutip dalam “Keeping West Papua in The Dark” mengkonfirmasi kecenderungan kur1]

Bagaimana dengan kondisi kebebasan awak media di Papua pada era kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini? Iklim kebebasan pers seolah agak berubah setelah Presiden Jokowi menjanjikan akan membolehkan jurnalis asing masuk ke Papua.[2] Namun, masih terdapat perlakuan yang berbeda terhadap jurnalis  asing yang akan datang ke Papua untuk melakukan aktivitas jurnalistik.[3] Pemerintah mengesankan Papua sebagai daerah yang terbuka dan berotonomi khusus di satu sisi,  tetapi masih mempersulit perijinan jurnalis asing yang akan meliput. Atas situasi tersebut, organisasi wartawan internasional Reporters Sans Frontier (RSF/ Reporters Without Borders) mengritisi kondisi kebebasan pers di era Presiden Jokowi ini dalam publikasi mereka. [4] Poin-poin utama dari kritik RSF antara lain adalah kurangnya akses untuk masuk ke Papua, adanya “information black hole” (ketidakjelasan informasi),  kerentanan keamanan yang dialami jurnalis, antara lain lewat penangkapan yang sewenang-wenang, serta adanya kecenderungan pemberian suap pada jurnalis yang meliput isu-isu tentang Papua dari “angle” yang positif belaka (positive coverage). Selain itu salah satu akar permasalahan mengenai mobilitas jurnalis asing di Papua menurut RSF adalah aturan mengenai visa yang dipandang mendiskriminasikan jurnalis asing. Memang praktiknya, mengutip keterangan dari Suwarjono Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), sebelum menginjakkan kaki ke Papua, jurnalis dari media asing harus mengantongi sejumlah izin dari 12 kementrian dan lembaga, termasuk di antaranya lembaga intelijen.[5] Hal ini terkait dengan status provinsi tersebut sebagai daerah konflik. Alhasil, proses ini justru rentan disalahgunakan sebagai celah untuk menutup hadirnya informasi-informasi penting dari dan/ atau tentang Papua di ruang-ruang media massa. 

Hingga saat ini, kondisi serba terbatas yang dialami pewarta berita di Provinsi Papua dan Papua Barat itu beriringan dengan masih berlangsungnya status tertib sipil. Secara anekdotal, ‘tertib sipil’ diartikan sebagai “aman-aman saja, kecuali di daerah tertentu”. Faktanya, dari perspektif keamanan terdapat kewaspadaan pada aktivitas gerakan pro kemerdekaan di kawasan Pegunungan Tengah. Tetapi, mengingat jarak geografis antara Pegunungan Tengah dengan wilayah-wilayah lainnya cukup jauh, dan tidak semua wilayah mengalami ‘gangguan keamanan’, tidak sepatutnya keluar larangan terhadap kedatangan wartawan baik dari media asing maupun media nasional.

Pola penanganan pemerintah terhadap keleluasaan peliputan jurnalis asing di Papua seperti di atas sesungguhnya merugikan. Sebab, selama ini media asing lebih banyak memberitakan soal Papua berdasarkan isu-isu dan informasi sepihak yang mereka dapatkan. Maka, akan lebih baik membiarkan mereka masuk, mendapatkan informasi, untuk kemudian mengabarkan yang sebenarnya, dari pada menghalangi seraya berharap tak ada berita buruk tentang Papua.

Apakah dengan demikian kondisi peliputan berita di Papua yang lebih baik dialami oleh wartawan lokal dan nasional? Tidak, sebab mereka pun kerap kali mengalami hambatan dan beragam bentuk intimidasi. Selain kasus kematian jurnalis Merauke TV Adriansyah Matra’is di Sungai Maro, Merauke, Juli 2010 yang masih misterius,[6] hingga kini,  catatan LBH Pers menunjukkan masih adanya kekerasan dan pembatasan kebebasan pers di Papua setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.[7] Adapun intimidasi atau ancaman pada jurnalis datang baik dari aparat keamanan dan pejabat publik.

Self Censorship atau Atas Perintah?

Atmakusumah, tokoh pers dan wartawan yang juga pengajar di Lembaga Pers Dokter Soetomo (LPDS), menyatakan bahwa “persoalan jurnalisme di Papua adalah sangat sedikitnya pemberitaan yang kritis terhadap masalah-masalah di Papua. Selain itu pemberitaan terasa sangat reaktif daripada kreatif. Misalnya saja kejadian di Enarotali pada 2015 di mana sangat sedikit pelaporan mendalam tentang kekerasan yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Adapun kecenderungan jurnalisme talkshow muncul dan kerap hanya menonjolkan elite politik dan LSM tanpa penggalian lebih jauh oleh jurnalis atau media”.[8]

Ya, kritik tersebut hingga kini masih sangat relevan, mengingat hanya sedikit liputan media terhadap isu-isu terkait Papua  pada kurun waktu Januari 2016 hingga hari ini. Tidak ada pemberitaan yang memadai terhadap penangkapan dua ribuan aktivis Papua karena menyampaikan ekspresi mereka yang sah di muka umum. Salah satu aksi massa yang terbesar berlangsung pada Senin, 2 Mei 2016 di mana 1.692 orang ditahan saat tengah menggelar aksi damai di berbagai wilayah Papua. Demikian pula, tindakan represif oleh aparat yang menimpa mahasiswa Papua saat aksi di Yogyakarta pada bulan Juli 2016, sangat minim pemberitaan, baik di media massa nasional maupun lokal. Terakhir, liputan yang sangat minim oleh media massa juga menimpa aksi mahasiswa Papua di depan Patung Kuda Sudirman, Jakarta pada 16 Agustus 2016. [9]

Jangankan terhadap liputan aksi-aksi demonstrasi dengan isu Papua, yang sesungguhnya mencerminkan bahwa mekanisme demokrasi  ekstra parlementer yang sehat masih berlangsung, sangat jarang ditemukan pemberitaan yang kritis terhadap masalah-masalah  yang terjadi di Papua. Jika pun ada media massa yang mengangkat suatu isu tentang Papua maka dimensi peliputannya terkesan apa adanya, bahkan kadang pemberitaan yang disampaikan menjadi tidak berimbang karena hanya berdasarkan pada satu pihak sebagai nara sumber. Akibatnya, publik tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang suatu peristiwa.

Pertanyaannya, apakah “keheningan pemberitaan” oleh media massa ini terjadi karena meliput isu tentang Papua, khususnya dari aspek yang terkait dengan pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan oleh negara melalui aparatnya, adalah hal yang sensitif dan berpotensi mendatangkan ancaman kekerasan bagi para jurnalis yang meliputnya sehingga menyebabkan tindakan self censorship? Ataukah “keheningan pemberitaan” media massa tentang isu-isu terkait Papua ini terjadi karena perintah dari pihak lain terhadap media di mana jurnalis harus mengikutinya?

Permasalahan pun menjadi kompleks ditambah dengan pers/media yang kini menjadi industri. Di ranah industri media ini, berlangsung pertaruhan antara kredibilitas dan keberpihakan pers terhadap suara-suara yang lemah, yang cenderung dikalahkan pada kepentingan media selaku bagian  dari bisnis dengan motif mengejar keuntungan, menjadikan rating sebagai “dewa” nya. Akibatnya, liputan atau pemberitaan tentang Papua terus dimarjinalkan oleh isu-isu lain yang dianggap lebih membawa keuntungan bagi industri media, namun seringkali malah menggadaikan profesionalisme. Menurut Dewan Pers, sebanyak 75 persen dari 2 ribuan media cetak di Indonesia tak profesional. [10] Data Dewan Pers menyebutkan hanya 567 media cetak yang bisa dikategorikan media profesional, [11] belum lagi kecenderungan monopoli kepemilikan media televisi yang menghancurkan nilai keberagaman isi siaran.

Media massa dan para jurnalisnya sekarang sebaiknya segera mempunyai kesadaran baru bahwa kebebasan pers yang baru seumur jagung ini harus dirawat bersama. Kebebasan pers ini juga milik seluruh rakyat Indonesia, dan itu bisa terwujud hanya dengan menyampaikan berita-berita yang benar-benar independen serta mematuhi standard kode etik jurnalistik. Di samping itu, pemberitaan media massa haruslah memberikan ruang bagi suara-suara mereka yang lemah termasuk dengan mengangkat isu-isu terkait Papua. Dalam konteks ini, media memiliki peluang besar untuk memainkan peran sebagai jembatan bagi perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara para pihak yang berkonflik, selain berperan untuk menyampaikan pesan perdamaian dengan cara mengangkat dan memberitakan aspirasi rakyat,  termasuk gejolak yang terjadi Papua.

Media harus belajar atas apa yang terjadi pada Timor Leste, sebagaimana disampaikan Ketua Dewan Pers, Stanley Adi Prasetyo, bahwa “menutup informasi itu mirip dengan menyapu debu ke dalam karpet. Indonesia punya pengalaman buruk dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Saat itu kontrol pemerintah atas media sangat kuat. Tak ada media satu pun yang berani menurunkan berita terkait fakta sebenarnya yang terjadi di Provinsi ke-]+{}27 Indonesia saat itu. Kalau pun ada liputan, ya, ketika para pejabat datang ke ibukota Dili dan dapat sambutan yang meriah lengkap dengan tari-tarian. Semua orang kaget ketika mengetahui bahwa rakyat Timor Leste memilih merdeka saat ditawari otonomi khusus. Semua orang menilai rakyat Timor Timur sebelumnya selalu ingin bergabung dengan Indonesia”.[12]

Terakhir, di ruang demokrasi yang ‘hampir liberal’ ini, satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa pendekatan kekerasan, serta upaya-upaya untuk menutupi menutup-nutupi apapun yang berlangsung di Papua telah memperparah kekecewaan rakyat. Ditambahkan dengan faktor-faktor lainnya seperti ketidaktuntasan penyelesaian kasus-kasus HAM dan ketimpangan di berbagai lini yang masih dirasakan di Papua, kekecewaan ini dapat saja bertransformasi menjadi kekuatan yang mewujud dalam gerakan-gerakan politik. (Asep Komarudin/ LBH Pers & Jubir Gema Demokrasi, Jakarta)

Mereka tidak hanya membutuhkan jaminan kesehatan, tidak hanya membutuhkan pendidikan, tidak hanya membutuhkan pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan saja.”

(Jokowi, 27 Desember 2014)

Daftar Pustaka

Saltford, John. 2013. The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua 1962-1969,  Routledge, New York.

Tebay, Neles. 2007. “’Papua The Land of Peace': The Interfaith Vision and Commitment for West Papua”, Exchange, Vol. 36, Issue 4, hlm. 337 – 358.