SuaraDukaNews

Persoalan papua tidak bisa di bedung oleh Klonial NKRI dengan dalil apapun.

Terbukti atas ketidak mampuan klonial nkri untuk menjawab semua persoalan di tanah papua barat terutama hak politik yang telah di rampas, pelanggaran HAM ,pencurian kekayaan Alam, perampasan hak ulayat dengan dalil melindungi keutuhan klonial NKRI di atas tanah papua, Setelah semua cara pendekatan persuasif dilakukan untuk membendung dukungan dukungan Nyata oleh rakyat untuk penentuan hak hidup dan bebas dari rantai penjajahan, 

Kolonial NKRI sudah tidak ada akal lagi untuk membujuk orang papua barat yang berjuang secara diplomasih, sipil kota dengan cara damai dan bermartabat dan juga Griliyawan sejatih yang selalu exis di rimba Raya, Maka itu pendekatan saat ini adalah sbb:

Sumber : Pemerhati #Lion77

Aktifis Papua Merdeka, Filep Karma

SuaraDukaNews: JAKARTA – Aktivis Papua Merdeka Filep Karma mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di wilayahPapua sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo cukup pesat.

Namun ia mengklaim bahwa masyarakat papua tidak membutuhkan infrastruktur.

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) konsulat Indonesia meminta dukungan doa atas pelanggaran hak asasi manusia di Papua kepada keuskupan Manado dan sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa.

Hiskia Meage, ketua KNPB Konsulat Indonesia melalui surat elktroniknya kepada suaraPapua.com, Kamis (20/10/2016) menjelaskan, pertemuan dengan sekretaris jendral keuskupan Manado Sulut dilakikan pada tanggal 30 April 2016 lalu.

“Kami lakukan pertemuan dengan keuskupan Manado untuk memberitahukan dan menyerukan  berkas hasil investigasi pelanggaran HAM di Papua dilakukan oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Brisbae Australia yang diberi judul we Will Lose Everything sekaligus minta dukungan doa dan perlindungan terhadap orang Melanesia di Papua Barat,” jelasnya.

Kemudian, setelah hasil investigasi itu diumumkan pada 1 Mei 2016 di Manado, pada tanggal 4 Mei 2016 lalu, KNPB  konsulat Indonesia memasukan Hasil investigasi pelanggaran HAM di Papua tersebut kepada Badan Pekerja Majelis Sinode-Gereja Masehi Injili di Minahasa (BPMS-GMIM) Tomohon, Sulawesi Utara untuk dipelajari.

Setelah dipelajari, pada Rabu 19 Oktober 2016. Pukul: 11:06-11:24 WITA badan pengurus KNPB konsulat Indonesia secara resmi mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (BPMS-GMIM) di Tomohon sulawesi utara untuk mengklarifikasi tentang laporan pelanggaran HAM di Papua.

“Kami lakukan pertemuan di ruang kerjanya Bapak Pdt. Dr. Hendry C. M. Runtuwene, S.Th,.M.Si selaku Sinode GMI Minahasa dan kami juga meminta perlindungan bagi warga Papua yang ada di luar Papua dan memohon dukungan doa untuk penentuan nasip sendiri bagi bangsa Papua barat melalui Referendum di tanah Papua,” jelas Meage.

Kata Meage, menanggapi apa yang disampaikan pihaknya, ketua Sinode GMI Minahasa mengatakan, gereja adalah sebagai pelindung umat manusia, maka anak-anak berhak bermohon atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan permohonan tersebut pun memberi jawaban.

“Perjuangan orang percaya itu harus memohon biar dari pihak manapun yang  memberikan aspirasi kepada pimpinan  gereja adalah menjaga sebagai umat ciptaannya harus beri keadilan, kebebasan dan menjaga sebagai lingkungan hidup sebagai manusia yang baik bila tidak mengatasi maka itu adalah Dosa dan menjaga sebagai umat ciptaannya  apa lagi pelanggaran HAM  yang  terjadi,” katanya mengutip pernyataan Runtuwene.

Lanjut Runtuwene, “Saat ini, kami sudah lihat dan saya akan teruskan kepada atasan dan akan diteruskan ke gereja-gereja GMIM di tanah minahasa untuk mendoakan pelanggaran HAM di Papua,” katanya.

Ketua KNPB Konsulat Indonesia, Hiskia Meage mengatakan, KNPB Konsulat Indonesia telah meminta doa dan perlindungan bagi rakyat Papua dan kondisi rakyat Papua di tanah Papua. Dan permintaan tersebut, kata dia, telah disambut dengan baik oleh pimpinan gereja katolik dan GMI di Manado dan Minahasa.

“Sinode GMI Minahasa sudah sampaikan kepada kami mahasiswa maupun masyarakat Papua yang ada di luar Papua dan lebih khusus di tanah minahasa Adalah  sebagai manusia Ciptaan oleh yang maha kuasa. Dan GMI Minahasadansinode bersama gereja-gereja berkewajiban menjaga dan melindungi sesama sebagai umat Tuhan dan akan terus mendoakan nasib rakyat Papua” katanya.

 Meage mengungkapkan, pihaknya selalu mendapat teror secara langsung dan tak langsung dari orang tak dikenal maupun militer Indonesia terhadap mahasiswa, terutama aktivis KNPB dan akvitis pro Papua Merdeka di Sulawesi Utara.

“Pada saat kami sedang pertemuan, ada satu orang yang kami tidak kenal menaruh alar perekam suara di bawah kursi tempat pertemuan KNPB Konsulat Indonesia dan Pdt. Runtuwene. Dan kemudian kami lihat ada beberapa intel polisi yang selalu buntuti dan ikuti setiap aktivitas kami di luar. Dan hal itu sudah kami sampaikan kepada Pdt. Runtuwene bahwa ancaman nyata berupa teror seperti inilah yang kami selalu hadapi,” katanya.

Melihat adanya hal yang tidak beres itu, kata Meage, Pdt. Runtuwene selaku Sekretaris sinode mendoakan para aktivis KNPB. Pada saat berdoa, orang-orang yang diduga intel tersebut terus memantau dan mengambil gambar dari pintu masuk ruang pertemuan.

Berikut Foto-Fotonya :










Diakhiri rangkaian diskusi, menutup dengan doa oleh Bapak Pdt Dr. Hendry C. M. Runtuwene, S.Th;M.si  selaku Sekretaris sinode. Dalam keadaan berdoa juga pihak ketiga terus memantau dan mengambil gambar dari pintu masuk ruang pertemuan. (hanya kami tidak mengambil gambar pihak ketiga itu).

Sumber : Ketua KNPB Konsulat Heskia Meage 

Yth. Rekan rekan Seperjuangan semua...

Menginformasikan & mengingatkan kembali, kepada teman teman agar tdk lupa, system Big Data
Cyber Security (BDCS) Indonesia sdh terpasang ,
menyusul rencana Wantanas RI (Dewan Pertahanan
Nasional) yg akan mengambil semua informasi
melalui Internet di Indonesia.

Artinya segala percakapan kita di Cyber Social
Media (WA, BBM, Telegram, Line, SMS, dll) akan
masuk secara otomatis ke dalam BDCS. hindari
kirim berita yg bersifat sensitive (SARA) &
gambar2 pemimpin negara, lambang negara &
simbol negara untuk bahan kartun, guyonan maupun
lelucon lainnya.

* Polisi Internet melalui teknik internet system
akan menelusuri sumber pengirim ke grup tsb.
* Diharapkan dpt saling mengingatkan & menjaga,
utk menghindari kesalahan pengiriman gambar yg
bersifat sensitif sebagaimana tsb di atas.
* Jangan sampai grup social media kita berurusan
dgn Polisi Internet (Cyber Crime Police). Semoga kita bisa informasi kan segala macam tulisan, artikel, gambar dll dengan santun dan beretika.
Semoga bermanfaat.

Sumber : Fb Sthefen Makar Witaya Jr.