SuaraDukaNews: Militer

Tampilkan postingan dengan label Militer. Tampilkan semua postingan

20 Jan 2017

TNI Bangun Pangkalan Kapal Laut di Papua

by Unknown on 20.29

SuaraDukaNews,JAKARTA – Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, TNI akan membantu pemerintah mengantisipasi perubahan global akibat krisis ekonomi dunia.

Hal tersebut adalah salah satu poin pelaksanaan Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (Rapim TNI) Tahun 2017.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan TNI akan mengantisipasi perubahan global dan adanya dampak dari perubahan tersebut, yang harus dilakukan adalah penyebaran pasukan TNI dan pembangunan pangkalan militer secara merata.

“Penyebaran pasukan TNI dan pangkalan militer agar tidak terpusat di Pulau Jawa dan difokuskan di wilayah pinggir Indonesia, sehingga bisa menciptakan sentra-sentra perekonomian baru dan di wilayah tersebut lebih maju,” kata Gatot kepada wartawan di Aula Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (19/1/2017).

Saat ditanya mengenai penyebaran pangkalan TNI AL, Gatot mengatakan ke depan pembangunan akan difokuskan pada pembentukan komando armada. Sementara perluasan kodam (TNI AD) atau komando operasi (TNI AU), belum akan dilakukan.

“Saat ini TNI hanya berorientasi pada Armada Timur saja, sehingga perlu dibentuk Armada baru yang direncanakan berada di wilayah Papua,” kata Panglima TNI.

Diketahui, saat ini TNI AL hanya memiliki dua Komando Armada yaitu Armada Barat (Koarmabar) yang berada di Jakarta dan Komando Armada Timur. Pembentukan Komando Armada baru diharapkan bisa membantu pemertataan pembangunan dan ekonomi sesuai harapan Presiden Jokowi, termasuk juga menunjang program Tol Laut.

“Karena kita tahu, hanya berorientasi pada Armada Timur saja. Maka perlu ada Armada satu lagi, tempatnya di sekitar Papua,” kata Gatot , seperti yang dikutip dari Tribunnews .

Sumber: https://sketsanews.com

30 Sep 2016

# Pemerintah Papua.

Legislator Papua_Kepala Daerah di Papua Harus Bersatu untuk mengakhiri Pendekatan Militer

by Unknown on 09.38

SuaraDukaNews : Jayapura, Jubi - legislator Papua Laurenzus Kadepa mengingatkan kedua kepala daerah saat ini dan masa depan di Papua untuk mendesak Pemerintah Pusat untuk mengubah pendekatan militer ke Papua dan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia.

Seorang anggota Komisi I Dewan Perwakilan Papua untuk Pemerintah, Politik, Hukum dan Human Affairs Hak, Kadepa memperingatkan pemerintah Indonesia bahwa dukungan internasional untuk Papua telah meningkat.

"Tidak mungkin bagi negara-negara lain, terutama negara-negara di Pasifik, untuk memperhatikan Indonesia tanpa alasan apapun, apakah itu telah melakukan kesalahan sejarah atau apa pun. Hal ini juga akan menjadi tugas kepala terpilih untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di Papua. Ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat, karena kepala daerah yang diperpanjang dari Pemerintah Pusat di provinsi dan kota / kabupaten, "kata Kadepa Jubi melalui telepon, Kamis (29/9/2016).

Kepala daerah juga harus mengikuti dinamika saat ini, khususnya pada masalah Papua kepada masyarakat internasional bukannya dibayar dan melakukan apa-apa tapi biarkan Negara menjadi sorotan dan mengambil semua tanggung jawab.Kepala daerah di Papua memiliki tugas untuk membantu negara untuk menemukan penyelesaian masalah Papua dan mengubah metode pendekatan terhadap masyarakat Papua.

"Para kepala daerah seharusnya tidak hanya membangun citra mereka sendiri baik di media sehari-hari dan tidak mengerti tentang masalah Papua dan di mana arah negara akan pergi. Jangan hanya mengatakan bahwa Anda berdiri untuk serempak Republik Indonesia tetapi tidak mengerti tentang masalah internal Negara. Mereka harus mampu melihat dinamika ini secara global karena mampu membantu Pemerintah Pusat dalam mengoreksi sistem yang diterapkan untuk Papua, terutama pendekatan militer, "katanya.

Dia mengatakan, meskipun kepala daerah di Papua dari berbagai partai politik yang berbeda, tetapi mereka harus bersatu untuk melihat kemajuan di Papua dan mendesak Pemerintah Pusat untuk mengubah metode mereka terhadap Papua yang cenderung melihat Papua dari sisi politik.

"Akibatnya pendekatan yang digunakan untuk Papua adalah sistem militer dan hanya untuk mengangkat isu bebas Papua dan dukungan masyarakat internasional. intervensi dunia terhadap masalah Papua adalah seperti sebuah tamparan di wajah. Sekarang, tidak ada hanya enam negara menunjukkan dukungan mereka untuk Papua tetapi tujuh. Jika kondisi di Papua tidak berubah, itu akan mendapatkan lebih banyak dukungan, "tambahnya.

Secara terpisah, legislator Papua lain Ruben Magai mengatakan dukungan internasional terhadap Papua telah dijelaskan tentang sesuatu yang salah telah terjadi di Papua. "Ini berarti bahwa sesuatu yang salah dianggap terjadi. Negara-negara lain tidak akan terus menerus menyoroti jika ada yang tidak beres, "kata Magai. Menurut dia, hal itu tidak dapat dipungkiri bahwa masalah Papua telah di seluruh dunia. Negara-negara lain selalu terus memantau kemajuan Papua, terutama negara-negara di kawasan Pasifik. (* / Rom)

Sumber : http://tabloidjubi.com/