Tampilkan postingan dengan label PIF. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PIF. Tampilkan semua postingan

19 Sep 2016

#

KNPB Mediasi Rakyat West Papua, Gelar Mimbas Bebas Dukung 7 Negara Asia Pasifik

by on 20.40
Rakyat West Papua Siap Menentukan Nasib sendiri

SuaraDukaNews:JAYAPURA-Komite Nasional Papua Barat KNPB menyatakan mendukung 7 negara asia pasifik yang  mendorong pelangaran  HAM  Papua  di  sidang PBB  New York Amerika Serikat. Sidang tersebut berlangsung tanggal 15 September 5 Oktober 2016, KNPB salah satu  media aspirasi  rakyat tetap melakukan aksi mimbar bebas di Asrama Uncen Senin (19/09/2016)kemarin. Aksi mimbar bebas  di Perumnas tiga waena dihadiri ratusan anggota   KNPB dan diback up polres Jayapura.
Negara yang akan membicarakan masalah Papua di   sidang tahunan di PBB America Serikat adalah Vanuatu,Salomon,Tuvalu,republik Nauru, Kerajaan Tonga, Republic Marshal, Republik,Caribean,Negara Australia,New Seland . Demikian kata  Ketua I KNPB Agus Kossay  di Waena Perumnas Tiga.
Ketua I KNPB Agus Kossay  menyatakan  aksi mimbar bebas ini untuk mendukung 7 negara yang membicarakan masalah HAM Papua di Amerika Serikat dan rakyat Papua tetap mendukung untuk menuju  penentuan  nasib sendiri di West Papua.
Dikatakan, rakyat Papua memberikan apresiasi dan mendukung penuh  kepada 7 negara  Asia Pasifik dan Eropa bekerja keras  mendukung ideology  Papua merdeka pada sidang tahunan di New Year Amerika Serikat. “Ini salah satu solusi  untuk menuju Referendum,”katanya.
Lanjut Kossay meminta para tokoh dan elit politik yang berjuang ideologi Papua merdeka harus berada di garis terdepan bersama rakyat Papua karena tidak lama lagi kita akan menentukan nasib sendiri, oleh karena itu,rakyat jangan berjuang sendiri-sendiri tetapi rapatkan barisan melawan kolonialisme di Tanah Papua . “Di dalam sidang itu akan membicarakan  refereedum terhadap rakyat bangsa Papua barat,”kata dia,
Agus menyatakan gagalnya  diplomasi Indonesia  membuat mereka sudah mulai melakukan intimindasi, teror  terhadap  rakyat Papua  sangat luar biasa yang terjadi akhir-akhir ini. Untuk itu,  warga dihimbau tetap menjaga situasi ini dan menghidari hal-hal yang merugikan masyarakat,  terutama minuman keras. (ek/don)
Continue Reading
Payokwacihld di Tidak ada komentar:
Label: , , , , , , , , , , , ,

16 Sep 2016

Pdt Hanz Wanma, Menghimbau Rakyat Papua Doakan Sidang PBB Yang sedang Berlangsung di New York

by on 05.49
SuaraDukaNews : Yogyakarta, (KM)--Pdt Hanz Wanma Ketua Klasis Wondamna mengajak kepada seluruh orang Papua untuk turut mendoakan sidang PBB yang sedang berlangsung  di New York. Sidang ini berlangsung dari tanggal 14-29 September 2016.
Tulis Pdt Hanz Wanma dalam acun Facebooknya, Pdt Hanz mengaku dirinya mendapat telpon oleh Dewan Gereja se-Dunia pun akan membantu Papua.

“Kepada Yang Terkasih... seluruh orang Papua dari 7 Wilayah Adat yang terbentang dari Skow Sae di Tanah Tabi sampai di Sor Biak Utara dari pulau Fredrijk Hendrijk di Merauke hingga Der di  Raja Ampat... sungai Mamberamo sampai Baliem Yalimo teluk Etna..teluk Bintuni..teluk Doreri teluk Wondama hingga gunung Tambrauw...Maybrat sampai pulau Mapia Byak Yapen hingga pulau2 Haarlem di Nabire... suku terkecil Nalca di kepala air Mamberamo hingga suku terbesar Byak Numfor... tolong DOAKAN sidang PBB yang sementara berlangsung tanggal 14-29 Sep 2016 di New York,” tulis Hanz dalam acun Fbnya.

Kemudian, Hanz juga menulis bahwa Benny Wenda, Oktovianus Mote, Jhon Anari, West Papua Liberation Organization (WPLO) Menasye Kaisepo Cs alan melobi ke Pemerntah Vaniatu serta beberapa negara Inggris Raya dan Afrika.

“Jika Tuhan menghendaki delegasi Papua Kobe Oser Ben Kasiepo Cs,  Benny Wenda,  Oktofianus Mote John Anari, WPLO Menasye Kasiepo Cs, akan melobi Pemerintah Vanuatu dan beberapa Negara Inggris Raya dan neegara-negara di  Afrika akan membicarakan Papua dalam pertemuan Akbar tersebut,” katanya
 
Lanjut Hanz, saya mendapat telpon dini hari tadi oleh Dewan Gereja se-Dunia. Pihaknya  pun akan membantu Papua.

 Pewarta : Manfred Kudiai

Sumber : http://www.kabarmapegaa.com/2016/09/pdt-hanz-wanma-ajak-doakan-sidang-pbb.html
Continue Reading
Payokwacihld di Tidak ada komentar:
Label: , , , ,

15 Sep 2016

#

Mr Salwai Berjanji Untuk Mengangkat Isu Pelangaran HAM Papua,di Majelis Umum PBB Bulan ini di New York.

by on 17.44
Mr Salwai
Seorang pemimpin Papua Barat telah mempertanyakan apakah Forum Kepulauan Pasifik akan mengadakan dialog yang konstruktif dengan Indonesia tentang Papua
Para pemimpin Forum pada KTT mereka di Pohnpei pekan lalu memutuskan bahwa kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dituduhkan oleh Indonesia di Papua harus dibicarakan dengan Jakarta.
sidang pleno Forum Kepulauan Pasifik di Negara Federasi Mikronesia
Sidang pleno Forum Kepulauan Pasifik di Negara Federasi Mikronesia Foto: Prancis Polyenia Kepresidenan
Hasil KTT itu, Papua adalah namun sebagian besar mengecewakan Gerakan United Liberation untuk Papua Barat yang mencari keanggotaan di Forum.
Hal ini juga dicari aksi Forum mengejar isu hak asasi manusia Papua dan Papua penentuan nasib perjuangan di PBB .
Duta Gerakan untuk wilayah Pasifik Kepulauan, Amatus Douw, mengatakan para pemimpin Forum bisa berbuat lebih banyak untuk mendorong reinscription Papua pada daftar dekolonisasi PBB.
Mr Douw juga mengatakan ia meragukan apakah Forum dan Jakarta akan memiliki dialog yang bermakna untuk membantu mengatasi masalah serius yang dihadapi orang Papua Barat.
Dia menjelaskan bahwa meskipun Papua yang dibesarkan di Forum berkali-kali, organisasi telah berulang kali terbukti tidak mampu untuk membentuk dialog yang konstruktif dengan Jakarta.
Komentar datang sebagai masyarakat sipil telah mengkritik Forum karena kurangnya tindakan besar pada Papua di puncak terbaru.
Pertemuan Pohnpei datang dari belakang gelombang kiriman daerah mengidentifikasi Papua sebagai masalah prioritas bagi para pemimpin mereka untuk mengatasi di Forum.
Pemimpin di Forum Kepulauan Pasifik di Negara Federasi Mikronesia pada tahun 2016.
Pemimpin di Forum Kepulauan Pasifik di Negara Federasi Mikronesia di 2016. Foto: PNG PM Media
Mr Douw menggambarkan fakta bahwa orang Papua Barat masih bukan anggota Forum sebagai "menyakitkan" karena mereka selalu mengidentifikasi sebagai bangsa Pasifik.
Tapi dia menunjukkan Gerakan Pembebasan senang bahwa Forum diterima dua wilayah Pasifik Prancis Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis sebagai anggota.
"Ini adalah komitmen positif oleh para pemimpin dan itu mendorong kita bahwa kita masih memiliki harapan," katanya.
Namun, Forum diperlukan untuk mengambil isu Papua sebagai Majelis Umum PBB, menurut Bapak Douw.
Namun, sejak KTT Pohnpei, Perdana Menteri Vanuatu telah menunjukkan bahwa Forum diselesaikan bagi mereka pemerintah daerah yang bersangkutan tentang Papua untuk mengambil itu di PBB .
Charlot Salwai mengatakan setidaknya ada lima Forum pemerintah anggota mendukung panggilan untuk Papua Barat penentuan nasib sendiri.
Mr Salwai mengatakan ia akan mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia yang diduga di Papua Barat di Majelis Umum PBB bulan ini di New York.

Continue Reading
Payokwacihld di Tidak ada komentar:
Label: , , , , , , ,
#

KNPB MNUKWAR Secara Resmi Mengeluarkan Seruan Aksi Damai pada hari senin 19 September 2016.

by on 11.03
Seruan Aksi KNPB Mnukwar

 SETELAH DUA MINGGU DARI NAPOL ALEXANDER NEKENEM CS. KNPB MNUKWAR MEDIASI RAKYAT AKSI DAMAI 19 SEPTEMBER 2016. 
SuaraDukaNews : KNPB MNUKWAR NEWS,_Pada hari ini 15 september 2016. Secara resmi mengeluarkan Seruan Aksi Damai yang berencana digelar pada hari senin 19 september 2016.
Mantan Tapol, Narapidana sekarang Ketua KNPB Mnukwar Alexander Nekenem bersama Yoram Bocor Magai Sekretaris I KNPB Mnukwar, Telah masukan surat Pemberitahuan Aksi damai kepada Kapolres Manokwari, pada jam 09.15wp, Surat diantar oleh dua anggota KNPB Mnukwar. Surat sebagai tembusan disampaikan kepada KAPOLDA PAPUA BARAT, INTELKAM MNUKWAR, LP3BH.
Pada hari 15 september 2016, Seluruh anggota KNPB Mnukwar, Membagikan seruan Aksi di dua tempat depan Kampus Universitas Papua ( UNIPA) dan depan Warung Mbamar. Mulai pembagian seruan aksi pada jam 11.00wp sapai jam 04.00wp selesai dengan aman.
Kordinator Aksi Damai STEFANUS OAGAI MENGATAKAN Rencana besok dibagiakan di Pasar umum sanggeng Manokwari. Pada pagi hari dan sore hari. Oagai mengatakan Kami akan turunkan sekitar 1000 Lembar Seruan akan turunkan, STEFANUS mengatakan kami tidak memberikan informasi yang bersifat seruan ini tidak hanya kepada orang Papua saja namun Oagai katan kami akan bagikan kepada semua manusia yang ada di Manokwari kecil, besar, bapak, mama semua akan kami bagikan tidak agar seluruh rakyat west Papua maupun non Papua mengetahui. Bicara Papua Merdeka tidak kita sembunyi – sembunya tetapi kita berjuang dan bicara Papua merdeka terbuka, agar Kawan dengar dan paham dan Lawan tidak mencurigai perjuanagan Papua merdeka kata (STEFANUS Oagai).
Setelah 2 (dua) Minggu keluar dari tahanan Tapol Menjadi Napol Alexander Nekenem akan Komandoi Rakyat west Papua akan diaadakan aksi damai pada 19 september 2016. kami puji tuhan karena, kami masi merasakan kesempatan berada tinggal di lapas kelas iib manokwari, karena itu merupakan berkat tuhan atau tuhan luar biasa bagi kami dalam perjuangan revolusi ini.
Selanjutnya nekenem sampaikan terimakasih kepada kepala lapas dan stap dan anggota lapas, karena mereka dilapas tunggal dengan baik – baik walaupun kondisi kesehatan meraka kurang baik. Pada dasarnya kami baik kata alexander. Selanjutnya nekenem juga ucapan terimaka kasih kepada parah pengacara yang mana dari awal penangkapan sampai keluar hari ini 3 september 2016 yang mana selalu tulus hati dan setia mendampinggi kami dan membelah kami, walaupun kami tidak ada apa – apa untuk membalas itu semua. Nekenem mengatakan tuhan yang membalas itu semua sesuai perbuatanya.
Nekenem mengatakan kami keluar ini bukan berarti bukan kami bebas tetapi kami keluar dari penjara kecil ke penjara besar sehingga nantinya kehidupan kami pasti akan terjadinya selalu memata – matai.
Kami hari ini keluar bukan berarti kami menyerah tetapi kami tetap berjuang hak – hak rakyat papua yang selama ini orang papua inginkan yaitu merdeka.
Sehingga kami akan melanjutkan apa yang rakyat ingginkan. Katanya ingin merdeka bukan kami yang ingginkan atau knpb yang inginkan tetapi rakyat yang diinginkan dan selama ini rakyat inginkan menentukan nasib sendiri.
SUARA rakyat selama ini negara indonesia dibungkam sehingga kami ada untuk rakyat sehingga hari ini kami keluar akan kami eksis kembali kerja berjuang hak rakyat seperti biasa.
Sumber :  Melkias Beanal (Sek KNPB Mnukwar).
Continue Reading
Payokwacihld di Tidak ada komentar:
Label: , , , , , ,
#

Charlot Salwai: Pemimpin Pasifik Sepakat Bawa Isu Papua Ke PBB

by on 04.57
Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai mendengarkan pidato pembukaan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Palikir, Ibu Kota Mikronesia, Kamis, (8/9/2016) – Foto: AFP

SuaraDukaNews : Jayapura, Jubi – Vanuatu menegaskan bahwa para pemimpin Forum Kepulauan Pasific (PIF) telah bersepakat membawa isu West Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai wujud keprihatinan kawasan tersebut pada persoalan Papua.
Pertemuan PIF minggu lalu di Negara Federasi Mikronesia (FSM) telah mencapai konsensus terhadap laporan kejahatan hak azasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di Papua, demikian dinyatakan Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, seperti dilansir Radio New Zealand International/RNZI, Kamis (15/9/2016).
Konsensus ini termasuk membicarakan tuduhan pelanggaran HAM tersebut dengan Indonesia, sekaligus membawanya ke Komite HAM PBB.
Hal ini merupakan tindak lanjut atas gagalnya rencana Forum tahun lalu mengirimkan misi pencari fakta ke wilayah Papua karena penolakan Jakarta.
Oleh karena itu, menurut Salwai, respon kawasan terkait Papua justru semakin mengarah ke PBB, “walaupun Forum (PIF) masih sedikit yang mendukung seruan penentuan nasib sendiri West Papua,” ujar Salwai dengan nada menyesal.
Dia menyatakan, lima negara Forum (PIF) yang mendukung hak penentuan nasib sendiri West Papua meyakini bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua justru disebabkan oleh aspirasi politik rakyat Papua. Oleh karena itu Forum bersepakat agar negara-negara (5 negara) tersebut membawa kasus West Papua ke Komite Dekolonisasi PBB, tegas Salwai.
Sementara dirinya sendiri akan menyuarakan isu pelanggaran HAM di West Papua pada pertemuan Majelis Umum PBB bulan ini di New York.
Sebelumnya, seperti diberitakan, komunike PIF ke-47 terkait West Papua dirasa kurang memiliki substansi, padahal isu pelanggaran HAM dan hak penentuan nasib sendiri sudah masuk menjadi agenda pembicaraan para pemimpim Forum.
“Para pemimpin mengakui sensitifitas isu West Papua (Papua) dan sepakat isu tuduhan pelanggaran HAM di West Papua (Papua) harus tetap ada dalam agenda,” demikian hasil komunike yang juga menegaskan kesepakatan para pemimpin atas pentingnya dialog terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait isu itu.(*)

Continue Reading
Payokwacihld di Tidak ada komentar:
Label: , , , , , , ,

14 Sep 2016

Pemerintah Indonesia Tolak Campur Tangan Asing Masalah Papua

by on 23.22
SuaraDuka : POHNPEI – Pemerintah Indonesia menolak secara tegas campur tangan pihak asing dalam permasalahan Papua. Pernyataan tersebut disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam pertemuan Post-Forum Dialogue (PFD) ke-28, Pacific Islands Forum (PIF) di Pohnpei, Federasi Mokronesia pada 8-11 September.
Para pemimpin dari anggota PIF menyepakati bahwa masalah Papua merupakan isu sensitif. Karena itu, penyelesaian berbagai masalah di Papua harus dilakukan dengan menjalin hubungan konstruktif dan terbuka dengan Indonesia. Kesepakatan itu terangkum dalam hasil diaolog yang disebut Komunike KTT PIF 2016.
Penolakan itu karena Indonesia menganggap bahwa pihak luar tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai bahwa adanya submisi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua oleh beberapa individu dan LSM asing didasari dengan itikad tidak baik dan terdapat motivasi politik.
Selain itu, Indonesia juga menilai bahwa tuduhan yang dilontarkan kepada Indonesia adalah tidak berdasar dan bersifat manipulatif. Karena itu, desakan-desakan yang muncul dari organisasi tersebut tidak akan diakomodasi oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI). Demikian sebagaimana siaran pers yang diterima Okezone, Rabu (14/9/2016).
Dalam forum tersebut, delegasi Indonesia juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki mekanisme nasional yang kredibel terkait pemajuan dan perlindungan HAM. Apalagi, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, perlindungan terhadap HAM tentunya akan dijaga oleh Pemerintah RI. Terlebih lagi, HAM merupakan amanah konstitusi bagi Indonesia.
PIF adalah forum kerjasama regional di kawasan Pasifik. Pembentukan forum ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan integrasi. Misi tersebut akan diwujudkan dengan menyatukan sumber daya dan kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta tata pemerintah yang baik dan keamanan. (binpa/don)
Continue Reading
Payokwacihld di Tidak ada komentar:
Label: , , , , , ,

11 Sep 2016

#

Negara Pasifik harus mendukung re prasasti Papua Barat pada daftar dekolonisasi

by on 22.11
pendukung Papua Barat di MSG Secretariet di Port Vila awal tahun ini

SuaraDukaNews_Meskipun AWPA didorong bahwa Pacific Islands Forum (PIF) pemimpin telah memutuskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat harus tetap pada agenda mereka, itu mengecewakan bahwa tidak menyebutkan dari PIF misi pencari fakta ke Papua Barat disebutkan dalam komunike resmi .

Joe Collins dari AWPA mengatakan, diharapkan bahwa pada Dialog Post Forum yang hadir Indonesia, bahwa Pemimpin PIF terus penuh semangat meminta Pemerintah Indonesia untuk memungkinkan misi PIF fakta ke Papua Barat untuk menyelidiki situasi hak asasi manusia di wilayah itu .

Sebagai dukungan besar-besaran untuk Papua Barat tumbuh di seluruh wilayah Pasifik dari organisasi masyarakat sipil, gereja-gereja dan r ecently membentuk "Koalisi Pacific di Papua Barat" ( PCWP) , 
Papua Barat benar-benar kembali dalam agenda dan mudah-mudahan masyarakat internasional mengambil catatan dari gelombang ini dukungan.
Tindakan yang disebut pilihan bebas pada tahun 1969 adalah palsu dan 53 tahun kemudian Papua Barat masih berbaris di jalan-jalan menyerukan keadilan.

Sejumlah negara Pasifik telah mengangkat Papua Barat di berbagai komite PBB dan yang berharap dengan dukungan ini tumbuh di daerah yang baik PIF dan Melanesian Spearhead Group (MSG) tidak hanya akan terus mengangkat isu di PBB tetapi mendukung sebut oleh organisasi masyarakat sipil untuk kembali prasasti dari  Papua Barat pada daftar dekolonisasi.

Sumber : http://awpasydneynews.blogspot.sg/2016/09/media-release-pacific-countries-should.html
berakhir
Continue Reading
Payokwacihld di Tidak ada komentar:
Label: , , , , , , ,

10 Sep 2016

#

VANGO Dan PIANGO Berdiri Dalam Solidaritas Untuk Papua Barat.

by on 18.38
Foto: The Pohnpei PIF pemimpin pertemuan
SuaraDukaNews: The Vanuatu Asosiasi Organisasi Non-Pemerintah (VANGO) telah menyatakan solidaritas perusahaan dengan Asosiasi Pasifik Organisasi Non-Pemerintah (PIANGO) di Papua Barat.
Dukungan VANGO diungkapkan oleh Ketua kelompok Vanuatu nasional LSM Ms Lind Peter di email ke Direktur PIANGO Eksekutif Ms EMELE Duituturaga, yang saat ini di Pohnpei, FSM, di mana mereka telah memegang Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Forum pada malam pertemuan pemimpin 47 Pacific Islands Forum.
Dalam media briefing nya awal pekan ini, Ms Duituturaga dibuat berdiri PIANGO pada Papua Barat yang jelas - bahwa isu itu tidak lama soal untuk Melanesian Spearhead Group maupun pemimpin PIF; melainkan masalah PBB.
VANGO Linda Peter mengatakan dalam email dan dikutip reporter Vanuatu meliputi pertemuan Pohnpei PIF Musa Stevens.
"Kami Vanuatu Aliansi Masyarakat Sipil dalam solidaritas dengan OMS lokal lain di sini di Vanuatu dan akan terus melakukan advokasi secara lokal, nasional dan regional untuk kemerdekaan Papua Barat dalam aliansi dengan PIANGO dan komunitas global.
Pemerintah Vanuatu juga mengambil sikap yang sama dalam pendekatan mereka untuk melobi dukungan untuk penyebab kemerdekaan Papua Barat.
Direktur Jenderal Kantor Perdana Menteri (Vanuatu) Johnson Naviti, mengatakan "sekarang bahwa pemerintah regional telah berdiri keluar jelas pada dukungan mereka untuk Papua Barat, rencana kami sekarang adalah untuk mengambil mater luar daerah".
Sementara pemimpin MSG (yang dibentuk awalnya untuk menjadi ujung tombak penyebab kemerdekaan Papua Barat dan Kanaky) telah dibagi atas Papua Barat, Kepulauan Solomon telah mengambil sikap yang jelas dengan dukungan Tuvalu dan Nauru dalam "Koalisi Pasifik Barat papua ".
 Sumber : http://www.loopvanuatu.com/content/vango-stands-solidarity-piango-west-papua

Continue Reading
Payokwacihld di Tidak ada komentar:
Label: , , , , , , , , ,

9 Sep 2016

#

KNPB: Dukungan Papua Merdeka Meluas di Pasifik, Indonesia ‘Maju Kena Mundur Kena’

by on 10.10
Acara Doa Syukur dan Terima Kasih kepada solidaritas dari Pasifik untuk Papua yang dimediasi oleh KNPB, Jumat (9/9/2016) – JUBI/Zely Ariane
SuaraDukaNews : Jayapura, Jubi – Agus Kossay, Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyebutkan sikap pemerintah Indonesia, yang menolak rekomendasi Tim Pencari Fakta PIF terkait pelanggaran HAM Papua, sebagai strategi yang ‘maju kena mundur kena’.
Berbicara kepada wartawan pasca digelarnya acara Ibadah syukur KNPB, di halaman Rusunawa, Perumnas 3 Waena, Jumat (9/9/2016), Agus menyatakan sikap pemerintah Indonesia tersebut hanya sedang menutup-nutupi kenyataan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua.
“Saya pikir apapun cara dan model Indonesia menghalangi perhatian Pasifik ke Papua, itu sama saja dengan maju kena mundur kena,” ujarnya.
Menurut Kossay, kalau Tim Pencari Fakta diterima, maka fakta di lapangan akan terbongkar dan masalah akan dibawa ke PBB. Jika ditolakpun seperti sekarang, pertanyaan publik akan muncul, ada apa sebenarnya. “Keduanya tetap akan berujung ke mekanisme PBB,” ujar Kossay.
KNPB menggelar ibadah Syukur atas deklarasi Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) sekaligus ucapan terima kasih mereka pada dukungan yang terus bertambah di Pasifik, termasuk upaya keras mendorong sikap para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) untuk isu-isu West Papua.
Sebelumnya di sela-sela pertemuan PIF ke-47 (8/9), seperti diungkap Sekjend PIANGO, Emele Duituturaga, keengganan Indonesia disebabkan karena pemerintah tidak nyaman dengan sebutan “tim pencari fakta PIF”. Hal itu membuat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Pasifik memperkuat strateginya dengan mendorong para pimpinan PIF bertindak untuk isu Papua Barat melalui mekanisme PBB.
Peneliti Abdurrahman Wahid Centre (AWC), Dr. Budi Hernawan, kepada Jubi Jumat (9/9) turut menyesalkan sikap pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
“Saya pikir Kemenlu masih suka dengan cara lama melalui beli suara PNG dan Fiji. Penolakan Kemenlu atas penawaran ‘tim pencari fakta’ dan dialog oleh MSG, di satu sisi, ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak mau didikte, ini kan garis kebijakan pemerintah Jokowi,” kata Budi yang lama telah meneliti isu-isu pelanggaran HAM di Papua.
Namun dia juga menekankan bahwa sikap Kemenlu tersebut hanya akan memperkuat mobilisasi di Pasifik.
“Konsekuensi ini disadari kah tidak sama Kemenlu? Tawaran dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terkait Special Envoy Papua juga ditentang mereka, jadi tidak jelas maunya apa,” ujarnya.
Pada akhirnya, lanjut Budi, yang terjadi bukanlah tawaran kebijakan baru buat Papua melainkan kegiatan-kegiatan reaktif belaka.
Apresiasi atas Peran Sogavare
Menanggapi meluasnya dukungan terhadap West Papua di Pasifik, khususnya kepemimpinan PM Solomon Manasseh Sogavare, Agus Kossay mengaku tidak menduganya.
“Sebenarnya orang papua tidak menyangka dukungan Solomon Islands hingga sebesar itu, mereka akan bertindak sejauh itu.  Kenyataan ini membuat kami bertambah yakin, bahwa peran akar rumput begitu menentukan. Jika akar rumput mendukung dan berpihak pada bangsa Papua, maka suka tidak suka pemimpin akan mesti bersikap tegas,” kata Kossay.
Ketika dikonfirmasi terkait strategi OMS Pasifik yang hendak mendesak AS, Australia dan Selandia Baru agar bertindak lebih jelas terhadap isu West Papua, Kossay optimis hal itu bisa terjadi.
“Dukungan ini semakin tidak terbendung. Jika ini disuarakan oleh setidaknya 30% anggota PBB, maka negara-negara superpower itu ya harus mengakui apa yang menjadi kesalahan mereka di masa lalu,” ujar Kossay.
Dia menambahkan bahwa PM Sogavare sangat sadar MSG saja tidak lagi cukup, sehingga dirinya mulai mengambil terobosan membentuk PCWP dan mendorong masuknya isu papua ke Komite Dekolonisasi PBB.
Bahkan menurut informasi, kata Kossay, ULMWP akan diberi kesempatan pidato pertama mewakili Pemerintah Solomon dan Vanuatu untuk bicara di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB awal Oktober mendatang.
Perjuangan KNPB, lanjut Kossay, mewakili rakyat Papua yang percaya pada proses dan mekanisme internasional, sebab sejak awal persoalan Papua berdimensi internasional karena sepihaknya perjanjian New York  dan Roma 1962.
“Perjanjian itu sepihak dan banyak pelanggaran, maka negara-negara yang menjadi anggota PBB punya tanggung jawab untuk meluruskan kesalahan itu di forum-forum resmi PBB,” tegasnya.
Sementara itu, kerja keras PIANGO untuk mendorong isu Papua menjadi sikap tegas para pemimpin Pasifik hingga ke mekanisme PBB, terus dilakukan dari Honolulu hingga Ponhpei dimana pertemuan PIF berlangsung.
Dalam pertemuan Kamis (8/9) pagi bersama Troika (forum mantan ketua PIF sebelumnya, Ketua PIF saat ini, dan ketua berikutnya), PIANGO meminta ketegasan tindakan para pimpinan PIF agar secara aktif mendorong pemerintah Indonesia menghentikan pelanggaran HAM di Papua termasuk menemukan cara damai bagi rakyat Papua untuk penentuan nasib sendiri.
PIANGO juga mendorong para pimpinan mendiskusikan persoalan Papua dengan Sekretaris Jenderal PBB pada pertemuan tahunan (Forum Updates di New York di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB/UNGA) agar menunjuk Special Envoy untuk melakukan asesmen situasi HAM di Papua Barat.
Terkait agenda dekolonisasi West Papua, PIANGO meminta para pimpinan menjadi sponsor bagi West Papua untuk dimasukkan ke daftar Komite Dekolonisasi PBB.(*)

Sumber : http://tabloidjubi.com/16/2016/09/09/knpb-rakyat-papua-berterimakasih-kepada-pcwp-dan-pif/ 
Continue Reading
Payokwacihld di Tidak ada komentar:
Label: , , , , , , , , , ,
#

PERNYATAAN DUKUNGAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH Rakyat Papua KEPADA PCWP DAN PIF

by on 09.36
Ketua I Agus Kossay Didampigi Sekertaris I KNPB Pusat Membacakan Stekmen 

SuaraDukaNews : KNPB PUSAT_Bangsa Papua Barat tidak dapat dipisahkan dari pasifik atas kepentingan Kolonialisme indonesia dan Imperalisme global di west papua. Sebab bangsa papua memiliki hubungan kerabatan dan pergaulan dalam forum regional pasifik sejak dahulu sebelum kolonial indonesia mencaplok wilayah papua barat sebagai wilayah koloninya, orang papua melakukan kerja sama dalam semua aspek baik secara politik dan sosial budaya di pasifik selatan .
Hubungan bangsa Papua Barat dengan di wilayah Pasifik Selatan dilakukan sejak tahun 1940 an sebelum indonesia merdeka secara politik tahun 1945.  Perjanjian campera pada tahun 1947 antara amerika serikat,  prancis , inggris  asturalia Selandia baru dan Belanda soal wilayah pasifik selatan.
Sejak perjanjian campera wilayah Nederland New Guinea kini Papua Barat pernah ikut terlibat dan secara resmi bergabung dalam South Pasifik  Confrence sejak 1947 sampai dengan 1962. Sebab berdasarkan konfrensi meja bundar di belanda wilayah west papua didaftarkan oleh Belanda secara terpisa dengan Indonesia saat Itu RIS dalam perjanjian Camperra 1947.
 Dalam perjanjian itu disepakati bahwa wilayah-wilayah pasifik yang belum memiliki pemerintahan sendiri harus memberikan kebebasan untuk membentuk pemerintahan sendiri dan negara penjajah wajib memberikan kebebasan kepada masyarakat Pribumi untuk berpartisipasi dalam forum regional.
Wilayah Papua Barat adalah salah satu wilayah yang mendapat bantuan teknik ekonomi dari komisi yang dibentuk negara –negra pendiri sesui dengan perjanjian Campera 1947.
Bukan itu dalam Setiap pertemuan tiga tahunan SPC  delegasi Nederland New Guinea juga ikut serta dalam setiap pertemuan tersebut. Pertemuan pertama di campera 1949, pertemua ke dua 1950 di Fiji suva, pertemuan ketiga 1953 di Noumea kalidonia barau, pertemuan ke empat 1956 di Fiji, pertemuan ke lima 1959 di PNG Rabaul , pertemuan 1962 di pango samoa.
Kemudian pertemua SPC yang ke Enam 1965 di rencanakan di Hollandia Nederland New guinea namun, sebelum pertemuan pada tahun 1962 hubungan itu terputus karena indonesia mencapok wilayah Papua dan lahirlah perjanjian New York Agreement 15 agustus 1962. Invasi militer secara burutal dilakukan indonesia di west Papua sampai dengan saat ini mengakibatkan semua hubungan  putus sampai dengan hari ini.
Selama 15 tahun kolonial belanda menguasi Papua bahkan sebelumya kolonial indonesia  menguasasi wilayah Papua barat orang Papua Barat memiliki hubungan insentif bukan hanya dengan ras melanesia tetapi kawasan lain wilayah pasifik seluruhnya.

Bukan hanya itu tetapi memiliki kesamaan kultur, ras,  budaya dan kehidupan sosial, namun kontak –kontak insentif semaki  berkurang ketiga indonesia menganeksasi bangsa Papua sejak 1963 hingga pelaksanaan pepera 1969 yang cacat hukum dan Moral itu sampai dengan saat ini indonesia memblokade komunikasi rakyat Papua dengan pasifik.
54 Tahun Kolonial indonesia menggunakan kekuatan kolonialnya membatasi dan memisakan rakyat Papua dari perkaulan dengan rakyat Melanesia di pasifik baik dalam forum regianal maupun dalam sosial budaya.
Kini rakyat Papua bekerja keras untuk kembali berkabung dengan keluarga melanesia dan pasifik.
Hubungan bangsa Papua tidak dapat dipihsakan oleh kepentingan kolonial indonesia di west papua, dengan ini kami bangsa Papua sebagai ahli waris tanah ini menyampaikan pernyataan sebagai berikut :
1.    Kami bangsa Papua barat sambut baik dan menyampaikan terima kasih kepada Rebuplik Nauru, Kerajaan Tonga, Rebuplik kepulauan Marshal, Vanuatu dan Pemerintah Salomon Island  atas tebentuknya Pasific Coalition for west Papua ( PCWP) di Honolulu Hawai;


2.    Kami rakyat papua mendukung penuh pertemuan Pasific Island Forum (PIF ) yang ke 47 di Pohnpei negara federasi Mikronesia , dengan harapan para peminpin PIF meperhatikan Hak penetuan Nasib sendiri bagi bansa Papua barat sesuai dengan resolusi majelis Umum  PBB nomor 1514 dan 1541.
3.    Medesak kepada PBB segera mengirim tim  pemantau hak penetuan nasib sendiri sesuai dengan deklarasi Westminster ( International Supervised Vote For West Papua 3 Mei 2016 di Inggris.  Karena  pelaksanaan Pepera atau   (act of free choice) tahun 1969 cacat hukum dan moral dan  melanggar prinsip" act of free choice, dalam perjanjian New York Agreement 1962.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguh-sungguhnya, demi menyelamatkan bangsa Papua di teritori West Papua.


Port Numbay, 09 Sebtember 2016

Badan Pengurus Pusat
Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB)



  
Agus Kossay                                    Ones Suhuniap
      Ketua I                                           Sekretaris Umum

Tembusan  Kepada Yth :
1.    Sekertariat MSG di Vanuatu
2.    Sekertariat PIF di Fiji
3.    Sekertariat ULMWP di Vanuatu
4.    IPWP Di London, Inggris
5.    Sekertariat ILWP
6.    Sekertariat Free West Papua Campaign
7.    Pemerintah Papua New Gunea PNG di  port Moresby
8.    Pemerintah Salomon Islands  di Honiara
9.    Pemerintah Vanuatu di Port Vila, Vanuatu
10. Sekertariat FNLKS
11. Arsip

Sumber : http://vietnamanddress.blogspot.sg/
Continue Reading
Payokwacihld di Tidak ada komentar:
Label: , , , , , , , ,

Comments System

Disqus Shortname

Full Width CSS