Organisasi polisi seharusnya mengarah ke civilian police. Bukan militeristic police

Foto aparat polisi dan ormas mengepung asrama mahasiwa papua di jogja

Suara Papua : Tindakan pengepungan polisi dan sejumlah organisasi masyarakat terhadap asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta dikecam. Polisi diharapkan tidak menjadi polisi yang militeristik.

"Polisi harusnya menyadari hubungan masyarakat sipil yang terbuka dan tidak melakukan tindakan yang otoriter," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, dalam konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta, 18 Juli 2016.

"Organisasi polisi seharusnya mengarah ke civilian police. Bukan militeristic police," tambah Bambang yang juga pensiunan polisi ini.

Pada Jumat, 15 Juli 2016 lalu, sekitar 100 mahasiswa Papua di Yogyakarta dikepung dan tertahan di dalam asrama mahasiswa.Rencana mereka untuk melakukan unjuk rasa damai harus batal karena ditahan polisi dan beberapa ormas.

Ormas yang ikut menghadang mahasiswa adalah Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia, Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja. Mereka bahkan mencaci mahasiswa dengan cacian berbau rasis. Polisi yang berjaga tak melakukan tindakan apapun terhadap hal tersebut.

Tindakan represi polisi juga terjadi pada sejumlah penahanan. Termasuk terhadap mahasiswa yang keluar dari asrama untuk membeli makanan. Bahkan bantuan makanan yang menggunakan mobil Palang Merah Indonesia juga dihalangi.

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan tindakan polisi itu bagian dari agenda besar yang menciptakan luka terus menerus di masyarakat Papua. "Seolah-olah mereka yang beretnis Papua membuat keonaran sehingga polisi melakukan penindakan," kata Haris.

Pengamat Papua Amiruddin Al-Rahab menambahkan bahwa warga Papua memiliki hak yang sama dengan warga Indonesia lainnya untuk menyampaikan aspirasi. "Ketika mereka hendak menyampaikan aspirasinya, itu adalah hal yang wajar dalam demokrasi," kata Amiruddin.

Foto :Aparat mengepung asrama papua

Sumber :NET.Z

Editor    : Dendy stenli Payokwa